Menu

Mode Gelap
Capaian WTP Harus Berkorelasi dengan Pembangunan Daerah Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Al Ikhlas Polairud Polda Kaltara Gubernur Santuni Pemilik Taman Pendidikan Alquran (TPA) Pantai Amal yang Terbakar Percepat Herd Immunity, Kodim Tarakan Gelar Serbuan Vaksin Untuk Pelajar Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemprov Gelar Rakor GWPP

Daerah · 7 Jul 2020 10:01 WITA ·

Rapat Kerja Dengan PLN, DPRD Kaltara Pertanyakan Lonjakan Tagihan Listrik di Tarakan


DPRD Kaltara dan PT PLN UP3 Tarakan Bahas Lonjakan Tagihan Listrik Selama Pandemi Covid-19. foto: fokusborneo.com Perbesar

DPRD Kaltara dan PT PLN UP3 Tarakan Bahas Lonjakan Tagihan Listrik Selama Pandemi Covid-19. foto: fokusborneo.com

TARAKAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara gelar rapat kerja dan koordinasi dengan PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tarakan, bahas kenaikan tarif dan kenaikan tagihan rekenig listrik selama pandemic Covid-19 di Tarakan, Senin (7/7/2020).

Dalam pertemuan yang dihadiri 7 anggota DPRD Kaltara dan Manager PT PLN UP3 Tarakan, DPRD pertanyakan lonjakan tagihan listrik pada masa pandemi di Kota Tarakan yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Wakil ketua DPRD Tarakan, Andi Muhammad Akbar mengatakan, setelah mendapatkan penjelasan dari PLN bahwa selama pandemi Covid-19 tidak ada kenaikan tarif listrik, sementara untuk tagihan memang tidak ada petugas turun ke lapangan pada bulan maret karena kebijakan pusat.

“Tagihan dihitung dari 3 bulan sebelumnya dibagi 3 akhirnya pada maret itu, tagihan belum rill,” jelasnya.

Setelah bulan April sudah ada hitungan riil dan sudah dilakukan perhitungan langsung, maka akumulasi Maret dimasukan di April sehingga masyarakat kaget kenapa bisa naik.

“PLN menyebutkan adanya kenaikan tagihan karena adanya kenaikan pemakaian selama pandemi, dihitung berdasarkan Kwh meter,” ungkapnya.

DPRD akan turun ke lapangan melihat langsung, pihaknya akan cek langsung dan sinergikan melalui data-data dan kembali melakukan pertemuan dengan PLN.

“Disini ada miskomunikasi mungkin masyarakat belum memahami bahwa pada bulan maret itu ada kebijakan pusat bahwa yang tidak bisa turun menghitung ke lapangan langsung, tiba – tiba diakumulasi di april itu, yang mis nanti kita sosialsiasksikan,” bebernya.

DPRD Kaltara akan kroscek langsung, turun langsung ke lapangan, mungkin sudah ada juga forum RT memberikan video ke pihak PLN, DPRD meminta itu juga disinkronkan data PLN dengan yang di lapangan. (wic/iik)

Artikel ini telah dibaca 58 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Aksi Damai Tuntut Edy Mulyadi Ditangkap, Kapolres Tarakan: Secepatnya Kita Sampaikan ke Atas

25 Januari 2022 - 10:42 WITA

Aliansi Masyarakat Adat Kaltara Bersatu Gelar Aksi Damai Minta Edy Mulyadi Cs Ditangkap

25 Januari 2022 - 10:17 WITA

Gubernur dan Bupati Jajal Sirkuit Balap Bumi Rahayu

25 Januari 2022 - 10:14 WITA

FKUI Yakin Pemerintah Berikan Solusi

24 Januari 2022 - 20:56 WITA

Diapresiasi Pemerintah, YFKAB Fokus Tiga Pilar

24 Januari 2022 - 18:31 WITA

Pimpin Apel, Wagub Tekankan ASN Junjung Nilai Baik dan Positif

24 Januari 2022 - 16:55 WITA

Trending di Daerah