TANJUNG SELOR – Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov dan kabupaten / kota di Kalimantan Utara mendeklarasikan diri berbicara netral dalam pilkada serentak yang saat ini sedang berjalan.
Penanapan deklarasi diwakili oleh ASN Eselon I (Sekprov), Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV. Mereka deklarasi dan ikrar netralitas di depan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur, Teguh Setyabudi.Â
“Surat edaran perihal netralitas ASN sudah kami buat. Saya meminta ASN Pemprov serta semua ASN di Kalimantan Utara tetap netral, tidak berpolitik praktis,” tegas Pjs Gubernur dalam penyampaiannya di Lapangan Agatis, Tanjung Selor, Bulungan, Kamis (15/10/2020) .Â
Sebelumnya, Pjs menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 800 / 864.1 / 3.2-BKD / GUB tentang Netralitas ASN dan Pegawai BUMN / BUMD serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang ditandatangani 5 Oktober 2020.Â
Titik tekannya, pada acara ASN dan pegawai BUMN / BUMD diberi kesempatan melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas.Â
Mereka juga mengawasi untuk melakukan pengawasan terhadap bawahan agar tetap menaati aturan selama penyelenggaraan pilkada.
Termasuk proaktif melaporkan dan mengkoordinasikan kepada lembaga pengawas pemilu secara berjenjang sesuai kewenangannya serta memproses penjatuhan undang-undang atau tindakan yang dapat dilihat dari keadaan ASN dan pegawai BUMN / BUMD yang melakukan kontrol.Â
SE ini juga memuat empat larangan bagi ASN dan pegawai BUMN / BUMD. ASN dilarang melibatkan diri pada proses kampanye pilkada serentak serta membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.Â
Selain itu, dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.Â
Juga dilarang menggunakan fasilitas negara dan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. (* / humas)
