TANJUNG SELOR – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Teguh Setyabudi menerima lawatan puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi di Kaltara, Kamis (15/10) di gubernuran.
Pertemuan ini berlangsung dengan suasana yang cair, kondusif, dan bersahabat.
Kepada Pjs Gubernur, mahasiswa menyerahkan pokok-pokok pikiran atau rumusan sejumlah persoalan daerah yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di Kaltara, khususnya oleh Pemprov.
Ada 9 rumusan hasil raker yang dilakukan BEM yang pada dasarnya meminta Pemprov memfasilitasi serta memperbaiki beberapa sektor layanan publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta perlunya sosialisasi dampak pembangunan PLTA dan KIPI Tanah Kuning.
Perwakilan BEM juga meminta Pemprov menutup pertambangan ilegal, mempercepat pemekaran daerah otonomi baru, ikut dalam pemberantasan narkoba, memfasilitasi perniagaan komoditas unggulan daerah, serta mengelola potensi pariwisata.
“Rumusan-rumusan ini sangat bagus. Saya berterimakasih sekali telah memberikan pandangan dan masukan yang bagus buat Pemprov,” ujar Teguh.
“Mengenai rumusan peningkatan dan perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, momentumnya pas dengan pembahasan APBD tahun 2021. Pendidikan dan Kesehatan adalah dua bidang yang selalu masuk dalam penganggaran dasar dan sudah diatur dalam undang-undang,” timpalnya.
Perihal pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Kaltara, Teguh mengatakan seluruh usulan DOB di Tanah Air telah ditampung oleh pemerintah (pusat). Hanya saja, kebijakan moratorium belum dicabut, sehingga hingga saat ini belum satu pun DOB dapat direalisasikan.
“Memekarkan daerah tidak hanya satu dua pertimbangan. Pemerintah membutuhkan banyak pertimbangan, salah satunya soal keuangan negara,” ujarnya.
Ia berharap sekaligus optimistis rencana DOB di Kaltara baik Kota Sebatik, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan, Kota Tanjung Selor, Kabupaten Apau Kayan, dan Kabupaten Krayan akan disetujui pemerintah.
“Tinggal masalah waktu pencabutan moratorium saja. Pak Presiden Joko Widodo kan masih terus menjadikan perbatasan sebagai titik perhatian,” tuturnya.
Dalam hal pembangunan infrastruktur, Kaltara kata Pjs Gubernur punya masa depan yang sangat baik dari segi infrastruktur yang digarap pemerintah dan pemerintah daerah saat ini.
“Contohnya jalan dari Malinau ke Krayan itu tembus, akan memberi dampak yang sangat baik bagi daerah-daerah perbatasan. Terkait dampak lingkungan atas pembangunan PLTA dan KIPI nanti, itu juga masukan yang baik Pemprov,” sebutnya.
Teguh melanjutkan, membangun dan mengembangkan pariwisata dan produk unggulan daerah, Pjs berpendapat pembangunan keduanya harus selaras dengan pembangunan sektor lainnya, baik itu infrastruktur maupun sumber daya manusianya.
“Karena objek wisata tidak akan dikunjungi jika infrastruktur belum menunjang. Produk unggulan tidak akan terjual jika tidak ada armada pengangkut maupun jika cara mengemasnya kurang baik, dan lainnya,” sebutnya.
Dalam waktu dekat, Pjs juga akan berkomunikasi dengan Dinas ESDM perihal aktivitas pertambangan ilegal yang beroperasi.
“Akan saya minta Kepala Dinas ESDM juga untuk menindaklanjutinya. Juga berkomunikasi dengan Kapolda. Pertambangan ilegal tentu merugikan. Lingkungan akan rusak dan tidak terkontrol. Dan tentu tidak akan berkontribusi kepada daerah dan negara,” ujarnya.
Pertemuan kurang lebih 30 menit ini kemudian ditutup dengan penyerahan dokumen rumusan dari Korwil BEM Yohanes Jawa kepada Pjs Gubernur Teguh Setyabudi.(*/humas)
