TARAKAN – Rapat koordinasi sinergitas antar stakeholder oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara resmi dibuka kepala BP2MI Kombes Pol Hotma Victor Sihombing di Ball Royal Crown Hotel, Sabtu(05/12/2020).
Dalam rapat tersebut membahas tentang upaya pencegahan pekerja migran indonesia (PMI) non prosedural/ilegal dengan mengajak seluruh stakeholder bekerja sama dalam upaya mengatasi dan mencegah TKI non prosedural. Sehingga, nantinya tidak ada lagi TKI yang berpergian tanpa melalui prosedur yang benar.
Kombes Pol Hotma Victor Sihombing mengatakan, wilayah Nunukan Kaltara, sekitar 400 ribu sampai dengan 450 ribu PMI yang tidak terdokumen.
“Saat ini yang ada di negara Malaysia ada yang lahir di negara Malaysia, sebagian juga menjadi PMI yang masuk melalui jalur tikus dengan cara pemalsuan dokumen, apabila hal ini lolos maka akan menimbulkan permasalahan baru dan berujung ke permasalahan yang bersangkutan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” terangnya.
Oleh karenanya diharapkan, sinergitas dukungan seluruh stakeholder yg ada di wilayah Kaltara untuk ikut terlibat dalam pengawasan, pencegahan dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai dengan fungsi masing – masing.
Sementara itu Komandan Kodim 0907/Trk Letkol Inf Eko Antoni Chandra Lestianto mengatakan bahwa sangat mendukung upaya pencegahan yang dilakukan.
“Kita menyadari dengan luasnya garis batas perairan antara RI dan Malaysia maka tanpa sinergitas dan komitmen seluruh aparat yang terkait mustahil kita dapat melakukan pencegahan terhadap CPMI Non Prosedural,” ucapnya.
Pencegahan ini memang sudah seharusnya dilakukan sebagai upaya serta wujud kepedulian kita terhadap nasib PMI yang rentan menjadi korban penipuan, pemerasan, kekerasan dan kasus perdagangan manusia.
“Komitmen ini harus terus digelorakan sampai masyarakat benar benar sadar pentingnya menjadi PMI secara prosedural,” pungkasnya. (*)
