TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan pembangunan infrastruktur berlanjut pada tahun ini. Khususnya jalan.
Terkait hal itu, Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kaltara yang khusus menangani kegiatan pembangunan jalan serta jembatan, tahun ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 125 milar.
“Pagu anggaran tersebut, dialokasikan untuk infrastruktur jalan serta jembatan yang dilakukan secara merata di Provinsi Kaltara,” kata Kepala DPUPR-Perkim Kaltara Sunardi yang didampingi Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Yusran, Rabu (13/1).
Adapun kegiatan pembangunan jalan yang akan direalisasikan, diantaranya ruas Long Bawan-Lembudud, Tanah Kuning-Mangkupadi, Selimau III-Pelabuhan Pesawan, Coastal Road Nunukan, Durian Tanjung Selor, Selimau I-Selimau III, Gajah Mada (Tarakan), Gunung Selatan (Tarakan), Trans Kalimantan-Tideng Pale, Lingkar Pulau Nunukan, dan Lidung Keminci-Setulang.
“Terdapat juga bantuan kegiatan pembangunan jalan ke kabupaten/kota. Misal di Bulungan, ruas jalan yang dibantu salah satunya pembangunan ruas Sabanar Lama-Sabanar Baru, Jalan Kenari Selimau I, Jalan Perjuangan Sabanar Baru, ruas Jalan Kopri, dan Tanjung Rumbia,†ujarnya.
Diinformasikan juga, pada anggaran 2020, total ada 19 proyek jalan yang dikerjakan oleh Bina Marga DPUPR-Perkim Kaltara. Dimana, 4 diantaranya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara sisanya,15 paket bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara.
Adapun rincian 4 paket DAK 2020 itu, yakni peningkatan jalan perbatasan ruas jalan Long Bawan-Lembudud (DAK Penugasan), peningkatan jalan perbatasan ruas jalan Long Rungan-Long Padi (DAK Penugasan), peningkatan jalan Trans Kalimantan-Pelabuhan Ferry Ancam (DAK Reguler), dan pemeliharan berkala Trans Kalimantan-Tideng Pale (DAK Reguler).
Sedangkan 15 paket melalui APBD Provinsi Kaltara, yakni pembangunan jalan menuju Bapelkes Tanjung Selor, rekonstruksi jalan simpang Bumi Rahayu KM 9-Mako Brigif 24, pelebaran jalan Durian Tanjung Selor, pembangunan Jalan Lingkar Pulau Nunukan, pembangunan jalan pendekat menuju Jembatan Bulungan-Tarakan, pembangunan jalan perbatasan Krayan (Long Layu-PaUpan).
Lalu, Ring Road Malinau (simpang Sempayang-simpang Batu Kajang), pembangunan jalan ruas Trans Kalimantan-Pelabuahan Ferry Ancam, pembangunan jalan Seputuk-Malinau Kota, serta peningkatan Ring Road Tarakan (Juata Laut-Binalatung).
Kemudian pemeliharaan jalan dalam kota Tarakan ruas jalan Bhayangkara, pemeliharaan ruas jalan Selimau 1 hingga Selimau 3, serta pemeliharaan ruas jalan Trans Kalimantan-Tideng Pale. Ada juga, pembangunan drainase atau gorong-gorong, yaitu pembangunan double box culvent Sungai Lungun, Sabanar Baru di Bulungan, dan pembangunan drainase dan dinding penahan tanah ruas jalan Manunggal Tanjung Selor. “Alhamdulillah seluruh paket pengerjaan jalan yang ada pada Bina Marga tahun anggaran 2020 sudah 100 persen tuntas,†pungkasnya.(humas)
[2:35 PM, 1/14/2021] Iqbal Humas: Pemprov Susun Protap Lelang Cepat Anggaran 2021
TANJUNG SELOR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 903/145/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah yang ditujukan kepada gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia.
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie saat dikonfirmasi perihal tersebut mengatakan, SE itu menginstruksikan pemerintah daerah agar mempercepat proses pelelangan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD 2021 pada awal tahun anggaran.
“Saya sudah instruksikan kepada sekretaris daerah (Sekda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala biro untuk menindaklanjuti SE Mendagri ini, dengan segera menetapkan personel pelaksana anggaran 2021, mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara dan lainnya,†kata Irianto usai menghadiri acara Kick Off Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, di Puskesmas Jalan Mangga, Kamis (14/1).
SE ini sendiri bertujuan agar daerah terhindar dari penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun.
Sementara terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara Sapi’i mengatakan, setiap awal tahun anggaran selalu dikeluarkan SE Gubernur tentang Pelaksanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Dan saat ini, untuk tahun anggaran 2021 masih proses protap. “Protap ini secara umum isinya adalah langkah-langkah percepatan yang harus dilakukan oleh PA, KPA, PPK, Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan,†urainya.
Secara rinci, adapun sasaran yang diprioritaskan sesuai SE Mendagri meliputi penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi serta fokus pada kegiatan berorientasi produktif, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, SE Mendagri yang dikeluarkan pada 12 Januari 2020 tersebut juga bertujuan mewujudkan percepatan kemudahan investasi di daerah. Ada 7 poin setidaknya yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam percepatan kemudahan investasi di daerah. Salah satunya, mendorong peningkatan investasi ke daerah yang berasal dari dalam dan luar negeri sesuai dengan potensi yang ada.
Kemudian mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan. Antara lain melalui pemberian insentif (fiskal dan non fiskal), memberikan kemudahan investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menetapkan kebijakan yang tidak menghambat investasi di daerah.(humas)
