TARAKAN – Sebagai salah satu penggerak perekonomian di Kalimantan Utara, pembangunan di Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan perlu diselesaikan. Saat ini, pembangunan Pelabuhan Tengkayu 1 baru menyelesaikan sisi laut sedangkan sisi darat belum.
Permasalah tersebut, sempat dibahas anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltara dengan Dinas Perhubungan Pemprov Kaltara saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan beberapa hari lalu. Pelabuhan Tengkayu 1 ini, menjadi satu-satunya akses lewat laut yang menghubungkan 4 Kabupaten dan 1 Kota di Kaltara.
“Ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pergerakan ekonomi masyarakat, pergerakan barang dan jasa, kemudian pergerakan manusia, baik dari Tarakan menuju ke Kabupaten yang lainnya begitu juga dari Kabupaten yang menuju ke Tarakan. Sayangnya di APBD 2021 tidak ada penganggaran untuk Tengkayu 1 padahal pembangunannya belum maksimal ini perju diperjuangkan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltara Supa’ad Hadianto.
Dalam perencanaannya, pembangunan Pelabuhan Tengkayu 1 ini ada dua sisi yaitu sisi laut dan darat. Saat ini, pekerjaan yang sudah selesai baru sisi laut terdiri dari tempat sandar kapal, dermaga dan akses masuknya.
“Sisi laut sudah dianggap clear tetapi di sisi daratnya tanah kosong yang ditimbun itu rencananya kan untuk terminal jadi semua penumpang nanti tidak menunggu disisi lautnya tapi menunggu diterminal. Terminal itu di pembangunan tahap 1 tahap 2 dan sampai tahap terakhir Itu belum dianggarkan untuk pembangunan terminalnya. Kita tidak tahu bagaimana perencanaan penganggarannya kemarin, kenapa dia tidak pararel dibangun Sisi laut dan di darat,” ujar politisi Partai Nasdem.
Komisi III DPRD Provinsi Kaltara berharap pembangunan di sisi darat ini bisa cepat diselesaikan, sehingga lokasi parkir kendaraan bisa ditata dengan rapi. Selain itu kedepan masyarakat umum maupun lembaga negara, tidak boleh membawa masuk kendaraannya sampai ke dermaga.
“Kalau pembangunan terminal itu sudah jadi sisi daratnya tentu ini ada perbaikan-perbaikan yang signifikan, sehingga akses dan penggunaan dermaga Tengkayu bisa lebih maksimal. Di Pelabuhan Tengkayu di samping untuk penumpang speedboat reguler maupun non reguler juga ada kegiatan bongkar muat, sehingga campur antara bongkar muat dengan kegiatan pergerakan penumpang. Kita berharap ini ditata dan menjadi skala prioritas Gubernur kita yang terpilih sisi darat ini di cepat diselesaikan,” jelas Wakil rakyat dari Dapil Kota Tarakan.
Usulan ini akan diperjuangkan di APBD perubahan 2021 dan APBD 2022 pemprov Kaltara karena Pelabuhan Tengkayu 1 menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, Komisi III mengusulkan Pelabuhan Tengkayu 1 difokuskan hanya untuk penumpang sedangkan aktifitas bongkar muat dipindahkan ke Tengkayu 2.
“Itu akan kita dorong pada saat pembahasan APBD perubahan di tahun 2021 kalaupun terburuknya tidak bisa ya kita bergeser ke APBD di tahun 2022, hingga tuntas masyarakat bisa menikmati. Sekarang masih banyak kekurangan kekurangan di Pelabuhan Tengkayu 1 ini. Masalah bongkar muat ini juga perlu pembehanan disana perlu kajian yang mendalam secepatnya bisa dipindah ke Pelabuhan Tengkayu 2 untuk bongkar muat. Sehingga disitu nanti hanya khusus untuk Pelabuhan pergerakan manusia tidak lagi kecampur aduk,” tutup Supa’ad.(Iik)
