NUNUKAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan Karnaen angkat bicara terkait kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Nunukan yang dianggap kurang maksimal dan tidak bermanfaat baik.
Anggota DPRD Nunukan dari Fraksi Hanura ini merasa prihatin dengan fasilitas penyebrangan (dermaga) di wilayah Kecamatan Sebuku, tepatnya di dermaga Gunung Patak Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Menurutnya, Dermaga tersebut ternyata berstatus ilegal, akan tetapi masyarakat dan para jasa transportasi speed boat terus menggunakan fasilitas tersebut sebagai area antar jemput penumpang. Terhitung Dermaga ilegal tersebut difungsikan hampir setahun.
Dari segi fasilitas, dermaga tersebut tidak sesuai SOP tanpa memiliki fasilitas apapun selain hanya bentangan batang kayu yang besar. Kondisinya pun tampak sangat rawan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (kecelakaan).
“Pada pekan lalu kami DPRD Nunukan saat melakukan kunjungan kerja di wilayah tersebut, kami mendapati bahwa jalur tersebut sangat tidak layak, dari segi keamanan tidak ada jaminan, bahkan jalur untuk dilalui kendaraan juga saya pikir tidak layak,” Singgung Karnaen Anggota DPRD Nunukan Fraksi Hanura.
Dia menekankan agar Dishub Kabupaten Nunukan segera merumuskan kebijakan terkait perihal tersebut. Karnaen bahkan menyinggung adanya fasilitas dermaga resmi milik pemerintah agar segera di buka kembali.
Diketahui, fasilitas dermaga resmi yang bernama “Yaki Bitawol” sebagai jalur penyebrangan dengan transportasi laut, fisik dermaga tersebut juga diketahui terhitung sudah berusia 4 tahun beroperasi.
“Dishub harus segera memfungsikan fasilitas resmi tersebut. Sayang hanya mangkrak begitu saja. Juga harus mulai dipikirkan Retribusi tarif yang menyesuaikan kemampuan masyarakat, agar masyarakat bisa terfasilitasi dengan baik, dan keamanannya juga turut terjaga,” tambahnya.
Terpisah, saat dikonfirmasi melalui kepala Dishub Kabupaten Nunukan, Khalid membenarkan pemanggilan pihaknya kekantor DPRD Nunukan. Ia turut membenarkan adanya permintaan DPRD untuk menindaklanjut adanya dermaga wilayah Gunung Patak Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
“Ia benar tadi Ketua DPRD dan jajarannya meminta kami untuk segera menindaklanjuti permasalahan adanya dermaga ilegal tersebut,” Terang Khalid.
Mengenai hal tersebut, Kepala Dishub Nunukan itu mengaku perihal Dermaga tersebut merupakan inisiatif masyarakat untuk menjadikannya sebagai fasilitas penyebrangan. Namun secara tegas khalid katakan bahwa dermaga yang berada di gunung patak itu tidak resmi dan tidak memiliki badan hukum, dan surat ijin berlayar dari Dishub, sehingga katanya Dishub Nunukan akan segera melakukan penindakan.
“Dalam waktu dekat akan kami tinjau, dan akan kami lakukan penindakan, itu tidak pernah kami keluarkan surat ijin berlayar, tidak memiliki safety (Keamanan),” Ujarnya.
Lebih jauh, saat disinggung mengenai adanya Dermaga Resmi milik Pemerintah dermaga “Yaki Bitawol”, yang tidak beroperasi. Khalid menyangkal hal tersebut, ia mengatakan operasi dermaga berjalan, namun mengalami sepi penumpang.
“Tidak tutup, itu hanya sepi saja. Apalagi selama pandemi,” Tegas Khalid.
Ketika ditanya apakah perihal sepinya dermaga lantaran tarif dermaga sangat mahal. Khalid menanggapi kurang mengetahui hal tersebut, ia hanya menuturkan kemungkinan hal tersebut menjadi keluhan masyarakat lantaran pandemi.
“Soal tarif mahal apa tidak saya pikir sesuai standar ya, sebelum pandemi dermaga ramai saja. Jika perihal tarif sehingga masyarakat tidak menggunakan dermaga sebagai fasilitas penyebrangan itu saya kurang tahu. Atau bisa saja karena banyak pilihan penyebrangan lain yang dianggap lebih cepat sampai.” Tuturnya. (*/Iik)
