NUNUKAN – DPRD Kabupaten Nunukan melakukan sidak ke 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Nunukan, Senin (8/2/2021).
Adapun 9 OPD yang dimaksud yakni Dinas Sosial, Disnakertrans, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Kesbangpol, Satpol PP, Badan Pengelola Perbatasan, dan Dinas Pemadam Kebakaran.
Saat sidak ke 9 OPD, Ketua DPRD Nunukan, Hj Rahma Leppa mengatakan ia banyak menemukan OPD ataupun pegawai di lingkup Pemda Nunukan yang tidak taat aturan.
Perempuan yang berperan selaku pimpinan DPRD Nunukan itu sesalkan pada Dinas Sosial Nunukan lantaran memiliki Kabid yang sudah tidak aktif begitu saja.
“Di Dinas Sosial itu Kabidnya sudah tidak aktif. Tapi dibiarkan saja. Kepala Dinasnya saja angkat tangan. Saya sarankan Kepala BKD untuk berikan teguran secara administrasi. Kalau tidak mau diatur sesuai aturan kepegawaian berhentikan saja. ASN itu harus aktif melayani masyarakat,” kata Rahma Leppa saat ditemu diruangannya.
Selain itu, hal serupa turut ia temukan di Dinas Kesbangpol Nunukan, disana Hj Leppa mendapat laporan bahwa Sekretaris Kesbangpol pada jam kerja tidak berada di tempat.
“Dinas Kesbangpol, begitu saya datang Sekretarisnya tidak ada di ruangan. Yang namanya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kabid harus selalu berada di tempat ketika jam kerja. Ini baru 9 OPD belum lagi saya sidak OPD lainnya,” ucapnya.
Ketua DPRD itu menuturkan, rutinitas sidak ini tidak hanya soal kedisiplinan, namun kebersihan kantor menjadi hal utama sebelum melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Menyangkut hal kebersihan, di Dinas Satpol PP Nunukan, Rahma Leppa mengaku kaget begitu melihat ruangan kantor yang kotor.
“Saya tidak suka lihat situasi di Dinas Satpol PP, kantornya tidak bersih. Katanya mereka tidak pakai cleaning service. Padahal pegawainya kan bisa gotong royong bersihkan. Itu jadi tanggungjawab Kepala Dinasnya. Bagaimana kantor tempat bekerja tapi jorok. Kebersihan itu hal utama sebelum memberikan pelayanan,” tuturnya.
Lebih lanjut, dalam waktu dekat Ketua DPRD akan segera menyurati Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nunukan untuk memberikan teguran secara tegas kepada Dinas terkait.
Hj Leppa juga imbau kepada Kepala Dinas yang berada di lingkup Pemda Nunukan, agar sungguh-sungguh memperhatikan kedisiplinan pegawainya. Termasuk kebersihan ruangan kantor.
“Dalam waktu dekat saya akan menyurati Kepala BKD, agar diberikan teguran administrasi kepada Dinas terkait. Pegawai yang tidak disiplin kemudian tidak mengindahkan teguran, berhentikan saja. Kantor-kantor yang masih jorok diperhatikan lagi kebersihannya,” pungkasnya. (*/Iik)
Discussion about this post