JAKARTA – Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung (KTT) didaulat menjadi Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kaltara.
Hal tersebut diungkapkan, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Dr. Moeldoko, saat melakukan pertemuan dengan Pengurus DPD HKTI Kaltara masa jabatan 2016-2020, di Kantor Staff Presiden RI di Jakarta, Senin (14/6/2021).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum DPN HKTI Moeldoko mengatakan bahwa yang akan menjadi Ketua HKTI di Kabupaten/Kota yaitu Kepala Daerah di masing-masing Daerah, untuk kepengurusan HKTI di Kaltara yaitu Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang yang akan menjadi Ketua DPD HKTI Kaltara dan Sekjen HKTI Kaltara yaitu Wakil Bupati Tana Tidung Hendrik.
“Penguatan organisasi HKTI sangat penting dilakukan di setiap Daerah, yang dimana kata beliau dengan adanya penguatan organisasi HKTI di setiap Daerah dapat membangun ketahanan pangan, kemandirian pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan para petani,” ujarnya.
Diketahui kepengurusan HKTI Kaltara, yang telah habis masa jabatannya, dan harus dilakukan pebentukan kepengurusan HKTI yang baru di Kaltara untuk masa jabatan 2020-2025.
Wakil Bupati Tana Tidung Hendrik mengatakan, dari pertemuan tersebut Ketua DPN HKTI meminta untuk pengurus HKTI Kaltara menyiapkan lahan di Kaltara, sebagai lahan percontohan HKTI di Kaltara.
Hendrik mengatakan, yang menjadi Daerah percontohan HKTI di Kaltara yaitu Kabupaten Tana Tidung, dengan luas lahan percontohan HKTI seluas 100 hektar. Selain itu, Kaltara digadang akan menjadi daerah industri berbasis energi hijau,
“Kita sangat apresiasi kegiatan HKTI tersebut dalam membangun ketahanan pangan dan kesejahteraan para petani, nantinya kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar bersama-sama memajukan para petani dan kestabilan pangan di Kaltara” ujar Hendrik.
Dalam kesempatan ini, Hendrik juga menyampaikan terimakasih atas amanah yang diberikan untuk menjabat Sekretaris DPD HKTI Kaltara. Ia menegaskan siap bekerja bersama Ketua yaitu Gubernur Kaltara untuk kesejahteraan masyarakat khususnya petani. (wic/Iik)
