BULUNGAN – Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bertujuan agar berbagai program pemberdayaan dan bantuan sosial dari pemerintah dapat benar-benar diterima dan dinikmati oleh masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala,SE.,M.Si , menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran DTKS Tahun 2021 di Ruang Serbaguna Lantai II Kantor Bupati Bulungan pada Rabu (16/6),
Dijelaskan, DTKS sebelumnya dikenal dengan istilah Basis Data Terpadu lalu berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2019 diganti menjadi DTKS. Adanya Rakor Pemutakiran DTKS sebagai sarana dalam pemenuhan akan kebutuhan data yang valid dan akurat untuk ketepatan sasaran penyaluran beragam bantuan sosial dan subsidi yang diberikan pemerintah pusat kepada masyarakat secara nasional.
“Serta melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, bahwa program pemberdayaan dan bantuan sosial harus mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS,†sebutnya. Dilanjutkan, Rakor Pemutakhiran DTKS juga bertujuan untuk membangun kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, agar dalam penyelenggaraan program, baik itu bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan juga dalam dukungan program subsidi PBI JK (Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) lebih tepat sasaran.
Diterangkan pula, di tengah pandemi Covid-19, berbagai bantuan disiapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten, disalurkan untuk seluruh masyarakat yang terdampak Covid-19. Untuk itu, DTKS menjadi kata kunci yang harus dilaksanakan secara efektif dalam situasi pandemi yang membutuhkan keputusan cepat saat ini.
“Mengingat DTKS merupakan data acuan dalam pemberian bantuan yang berisi profil tingkat kesejahteraan individu dan keluarga,†tandasnya. Wakil Bupati berpesan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) selaku mitra dan perpanjangan tangan Dinas Sosial pada tingkat kecamatan agar bisa memonitoring, menghimpun data dan memfasilitasi segala bentuk informasi sampai pada tingkat desa sehingga verifikasi dan validasi bisa berjalan dengan baik sampai proses finalisasi.
“Sehingga bantuan-bantuan sosial dari pemerintah dapat tepat sasaran dan dapat mengurangi angka kemiskinan di seluruh Indonesia terkhusus di Kabupaten Bulungan,†pungkasnya.(*)
SUMBER : Humas Pemkab Bulungan
Discussion about this post