TANJUNG SELOR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (31/8/2021) mengunjungi kantor Gubernur Kaltara. Dalam kunjungan BPK Perwakilan Kaltara ini, beberapa hal disampikan kepada Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH, M.Hum.
Gubernur yang menerima kunjungan tersebut menyambut baik apa yang telah disampaikan. Bahkan, Gubernur mendukung penuh apa yang dilakukan BPK dalam hal melakukan pengawasan keuangan daerah.
“Pemprov Kaltara sangat mendukung apa yang dilakukan BPK, kedepan Pemprov dan BPK akan terus berkoordinasi guna mengawasi penggunaan keuangan daerah,†sebut Gubernur.
Tidak hanya itu, Gubernur berharap, kedepannya masyarakat dan mahasiswa di Kaltara dapat terlibat aktif membantu Pemprov Kaltara dalam memonitor keuangan daerah.
“Saya juga berencana membuat lembaga bantuan hukum, dengan begitu saluran informasi dari masyarakat terkait masalah keuangan dan hukum bisa disalurkan dengan baik,†urainya.
Sementara Kepala Perwakilan BPK Kaltara, Arief Fadillah menjelaskan, beberapa hal yang disampaikan BPK saat beraudiensi dengan Gubernur diantaranya terkait tim pemeriksaan di Provinsi Kaltara. Di mana, BPK telah menyiapkan tim pemeriksaan pendidikan terkait advokasi dan tim pemeriksa kesehatan terkait masalah vaksinasi.
“Kita sampaikan juga kepada Gubernur keberadaan tim pemeriksa BPK yang ada di beberapa daerah di Kaltara, terkait pemeriksaan Pilkada serentak 2020 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),†kata Arief usai beraudiensi dengan Gubernur.
Terkait masalah vaksinasi, Arief menyampaikan bahwa Gubernur menginginkan BPK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Hal ini berkaitan dengan rencana kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kaltara di mana Pemprov Kaltara menargetkan capaian vaksinasi dapat terealisasi 80 persen.
“Tentu hal ini sangat kami sambut baik, apalagi niat Bapak Gubernur terkait capaian vaksinasi di Kaltara sudah sejalan dengan program Presiden,†beber Arief.
Arief mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi BPK, sehingga ada beberapa hal yang harus dilaporkan agar mendapatkan dukungan Gubernur. Apalagi, yang diperiksa ini terkait kinerja beberapa stakeholder di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
“Alhamdulillah, apa yang kami sampaikan, semuanya mendapatkan respon dan dukungan penuh dari Gubernur,†kata Arief.
Untuk masalah pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK, Arief menuturkan, BPK Kaltara akan memulai dari pelaksanaan vaksin di mana vaksinasi ini memerlukan anggaran yang besar, selaku vaksinatornya.
“Walau bagaimana pun progran vaksinasi itu butuh anggaran, nanti kita berkordinasi juga dengan Pemprov, kabupaten, kota, TNI dan Polri terkait hal-hal yang sudah dianggarkan oleh Kementrian Keuangan,†tuturnya.
Disinggung apakah pemeriksaan yang dilakukan BPK sudah ada temuan, Arief memastikan, sejauh ini ini tim pemeriksa masih melakukan tahapan identifikasi pada area area kunci yang dilakukan pemeriksaan.
“Kalau temuan belum ada, kan masih tahap awal, tapi area yang bersiko sudah kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, jadi cepat direspon dan ditindaklanjuti agar sejalan dengan rekomendasi BPK,†tegas Arief. (Adpim)
Discussion about this post