TANJUNG SELOR – Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat miskin di Kaltara cukup memberikan dampak positif. Pasalnya, program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial itu telah berjalan mendapat antusias dari pemerintah provinsi, seperti di Kalimantan Utara (Kaltara).
Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengungkapkan PKH yang digelar di Kaltara merupakan program yang nyata dirasakan oleh masyarakat. Pada tahun 2021, program ini telah terealisasi 97 persen yang menyasar belasan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Sebanyak 17.702 KPM PKH telah menerima bantuan ini melalui 4 tahap. Alhamdulillah dari data yang disampaikan oleh Koordinator Wilayah (Korwil) PKH Kaltara, Fadly Lutfi, sepanjang tahun 2021 telah terealisasi. Saya berharap program ini dapat kembali berlanjut pada tahun 2022,”jelas Gubernur. Seperti diketahui, tahun 2021 pemerintah melalui Kementerian Sosial RI mengucurkan anggaran PKH sebesar Rp 48,9 miliar untuk Kaltara secara bertahap dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
PKH merupakan program nasional sebagai upaya pembangunan sistem perlindungan sosial kepada keluarga sangat miskin (KSM) melalui bidang pendidikan dan kesehatan. “Diharapkan program tersebut mampu memutus rantai kemiskinan melalui adanya kesempatan bagi ibu hamil dan anak usia sekolah pendidikan dasar untuk mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan,” jelas Gubernur.
PKH, lanjut Gubernur, membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.
“Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI,”terangnya.
Dikatakannya, pemicu kemiskinan berkaitan erat dengan sikap mental, dan cara berpikir juga pola pendidikan di keluarga dan pendidikan formal. “Kemiskinan, itu terindikasi dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, ketergantungan pasokan kebutuhan dari pemerintah atau negara lain, kekurangan penghasilan, dan lainnya,” urai Gubernur.
Selain itu, gambaran kemiskinan juga dapat dilihat dari usia harapan hidup rata-rata masyarakat di suatu negara. Juga dapat ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kaltara sendiri, meski IPM-nya masih dibawah rata-rata nasional, namun masih lebih baik daripada provinsi lain di Kalimantan.
Gubernur berharap, melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi,perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya.
“PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional,”terangnya. (dkisp)
