TARAKAN – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Februari 2022 mengalami deflasi sebesar 0,01% (mtm) dengan dua kota IHK, yaitu Kota Tarakan mengalami deflasi sebesar 0,01% (mtm), sedangkan Tanjung Selor mengalami inflasi sebesar 0,01% (mtm).
Tingkat inflasi Provinsi Kaltara tersebut, lebih rendah dari periode sebelumnya yang tercatat pada bulan Januari 2021 sebesar 0,47% (mtm) yang terjadi seiring siklus normalisasi pasca HBKN Nataru 2021/2022.
Di sisi lain, hal ini juga didukung oleh menurunnya mobilitas masyarakat yang tercermin dari Google Mobility Report pasca peningkatan kasus harian Covid-19 di Kaltara, yang diyakini menahan laju pergerakan dan konsumsi masyarakat.
Selain itu, surplus produksi nasional pada beberapa komoditas, seperti telur ayam menjadi salah satu penyebab deflasi Kaltara pada bulan ini.
Jika dilihat berdasarkan komoditasnya, deflasi pada periode Februari 2022 terutama disebabkan oleh komoditas angkutan udara, ikan bandeng, dan telur ayam ras. Deflasi pada komoditas angkutan udara (andil -0,07%) disebabkan oleh penurunan demand masyarakat terhadap angkutan penerbangan dari dan menuju Kaltara seiring dengan meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 secara Nasional yang menahan keinginan masyarakat Kaltara untuk melakukan perjalanan,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltara Tedy Arief Budiman melalui keterangan press rilis yang diterima Fokusborneo.com, Rabu (2/3/22).
Selanjutnya, pada komoditas ikan bandeng/bolu (andil -0,06%) dan telur ayam ras (andil -0,06%), kedua komoditas ini mengalami deflasi disebabkan oleh penurunan demand masyarakat di tengah produksi yang mengalami surplus secara nasional.
“Meski tercatat deflasi secara bulanan, secara tahunan Provinsi Kaltara masih mengalami inflasi sebesar 2,06% (yoy) atau 0,54% (ytd). Inflasi tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi 3,0% ±1% (yoy),” jelas Tedy.
Penurunan tekanan inflasi pada bulan Februari 2022 terutama disebabkan oleh kelompok transportasi. Kondisi ini sejalan dengan penurunan mobilitas masyarakat Kaltara yang tercermin dari indeks Google Mobility Report (GMR).
Kondisi tersebut diyakini mendorong penurunan tarif angkutan, khususnya angkutan udara yang dipicu oleh penurunan demand masyarakat terhadap komoditas tersebut.
“Kelompok transportasi tercatat mengalami deflasi sebesar 0,50% (mtm). Namun demikian, secara tahunan  kelompok transportasi masih tercatat inflasi sebesar 13,83% (yoy),” beber Tedy.
Sejalan dengan kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami deflasi di tengah menurunnya demand masyarakat pada Februari 2022. Komoditas yang memberikan andil deflasi bulanan dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau antara lain ikan bandeng (-0,06%), telur ayam ras (-0,06%), cabai merah (-0,03%), air kemasan (-0,03%), dan minyak goreng (-0,03%).
“Sementara itu, komoditas yang memberikan andil inflasi bulanan terbesar yaitu tomat (0,03%), daging ayam ras (0,03%), bawang merah (0,02%), dan udang basah (0,02%),” pungkas Tedy.
Penurunan tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau secara umum di dorong oleh normalisasi pasca HBKN Nataru tahun 2021/2022 dan menurunnya demand di tengah pasokan komoditas yang tercukupi.
“Komoditas ikan bandeng, telur ayam ras, dan cabai merah, mengalami deflasi disebabkan oleh surplus produksi yang terjadi secara nasional di tengah menurunnya demand masyarakat,” tambah Tedy.
Selanjutnya, harga minyak goreng tercatat mengalami penurunan didorong oleh kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). Melalui kebijakan tersebut, berlaku Harga Eceran Tertinggi (HET) yang mulai berlaku pada 1 Februari 2022 dengan harga Rp11.500/liter (minyak goreng curah), Rp13.500/liter (minyak goreng kemasan sederhana), dan Rp14.000/liter (minyak goreng kemasan premium).
“Secara bulanan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami deflasi sebesar 0,20% (mtm) atau masih tercatat inflasi secara tahunan sebesar 4,67% (yoy),” ujar Tedy.
Mencermati perkembangan hingga Februari 2022 tersebut, inflasi akan tetap dijaga sehingga berada pada sasaran inflasi 2022, yaitu 3,0±1%. Untuk itu, koordinasi antara Pemerintah, Bank Indonesia dan lembaga terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus diperkuat.
“Salah satu upaya penguatan koordinasi dengan penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) TPID. HLM TPID yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari tingkat Provinsi, Kabupaten, serta Kota di Kaltara ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah strategis dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, maupun ekspektasi masyarakat di awal tahun 2022 utamanya menjelang HBKN Idul Fitri 2022,” tutur Tedy.
Di sisi lain, Bank Indonesia terus aktif bersinergi dengan berbagai pihak termasuk Pemda melalui berbagai program termasuk penguatan korporatisasi dan kelembagaan, pengembangan kapasitas produksi, maupun perluasan pasar UMKM pangan dikala pandemi. Pada tahun 2022 inflasi diprakirakan berada pada rentang sasarannya 3,0±1%.
“Prakiraan ini utamanya disebabkan oleh permintaan domestik yang diprakirakan membaik dan transmisi harga global ke domestik yang berlanjut di tengah ekspektasi inflasi dan nilai tukar yang terjaga. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjaga inflasi sesuai kisaran targetnya,” ucap Tedy.
Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah tersebut terutama ditujukan untuk mengantisipasi risiko inflasi komoditas pangan strategis, baik pada kelompok Volatile Food (VF) maupun kelompok inti, dari kemungkinan adanya gangguan pasokan dan distribusi yang berasal baik dari global maupun domestik. Kebijakan moneter Bank Indonesia akan tetap konsisten dalam mengelola ekspektasi inflasi sesuai sasaran.
“Di samping itu, sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” tutup Tedy.(**)
