BULUNGAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan ajukan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bulungan sebesar Rp. 39 miliar. Kebutuhan anggaran tersebut, terbesar digunakan untuk membayar honor penyelenggara Adhoc.
Hal itu, disampaikan Ketua KPU Kabupaten Bulungan Lilis Suryani pada acara Ngobrol Pemilu (Ngopi) Rembuk Demokrasi bersama media di salah satu Coffe di Bulungan, Jumat (15/7/22).
“Usulan itu ke DPRD kita sudah, kalau pemerintah sudah melalui Sekda tinggal ke pak Bupati sebenarnya cuma kita belum menyampaikan proposal karena belum bertemu dengan pak Bupati. Kami nunggu jadwal pak Bupati untuk bisa komunikasi menyampaikan secara resmi, tapi secara tidak resminya kita sudah komunikasi dengan pak Sekda,” kata Suryani kepada awak media.
Dikatakan Suryani, usulan yang diajukan KPU kurang lebih sama dengan tahun 2020 hanya naik Rp. 1 miliar menjadi Rp. 39 miliar. Jika tahun 2020 lalu, usulanya sebesar Rp 38 miliar.
“Kemarin itu real pengeluaran kita itu Rp. 26 miliar lebih dari APBD. Kemudian dibantu oleh APBN itu sekitar kurang lebih Rp. 2 miliar ditambah dengan sharing dari Provinsi itu sekitar Rp. 3 miliar lebih, jadi total keseluruhan penggunaan anggaran kita tahun 2020 itu sekitar Rp. 27 miliar,” jelas Suryani.
Diterangkan Suryani, total anggaran tersebut, digunakan untuk semua tahapan diantaranya pembayaran honorarium badan Adhoc, sosialisasi, bimbingan teknis, logistik, dan tahapan mulai dari pendaftaran sampai dengan penetapan hasil Pilkada.
“Harapan kita diskusi terlebih dahulu lah, sehingga tahu berapa sih anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah dan berapa sih kebutuhan kita. Dari situ pengajuan bisa dapat angka yang sesuai,” kata Suryani kepada awak media.
Dijelaskan Suryani, di Pilkada 2020, KPU ada mengembalikan sekitar Rp. 3 miliar di tahun 2021. Penggunaan anggaran di Pilkada 2020, KPU Bulungan menghabiskan lebih dari Rp. 28 miliar.
“Karena kita dari subsidi dari Pemerintah Provinsi subsidinya dan yang Covid dari APBN. Sehingga menutupi semua anggaran yang ada, maka anggaran daerah bisa diminimalisasi itu kita kembalikan ke daerah sendiri,” beber Suryani.
Dikatakan Suryani, sebelum Pemda memutuskan anggaran Pilkada, KPU berharap bisa memperesentasikan dulu terkait kebutuhan anggarannya. Sehingga usulan KPU bisa diakomodir dan tidak banyak dipotong.
“Harapan kita nambahlah, kalau estimasi saya tidak bisa menyebutkan yang jelas sesuai dengan kebutuhan,” ujar Suryani.
Ditambahkan Suryani, menurut informasi honor badan Adhoc naik dibandingkan Pilkada sebelumnya. Hanya saja, besarannya belum diketahui karena belum diputuskan.
“Ini yang diharapkan dari pusat honor Badan Adhoc itu naik, karena mereka ujung tombak gerbang kita dalam proses pemilu itu semuanya. Jadi 2020 memang sudah naik, tapi bisa naik lagi 2024 karena itu belum ada keputusan sih,” pungkas Suryani.
Diterangkan Suryani, dengan diberikan honorarium yang pantas kepada Badan Adhoc, kinerjanya bisa semakin baik. Hal itu yang diharapkan KPU.
“Diawali petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), itu harapan kita dengan diberikannya honorarium yang pantas mereka juga bekerja dengan baik. Kalau menurut informasi dari pusat ya seperti itu, dicanangkan untuk naik 3 kali lipat,” tutup Suryani.(Her/Mt)
