Menu

Mode Gelap

Daerah

Kepala BIKPM: Pembangunan PLBN di Perbatasan Kaltara Sangat Strategis


					Kepala pusat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Pamuji Lestari melakukan perjalan ke wilayah perbatasan khususnya Kalimantan Utara, Jumat (9/12/2022).

Perbesar

Kepala pusat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Pamuji Lestari melakukan perjalan ke wilayah perbatasan khususnya Kalimantan Utara, Jumat (9/12/2022).

TARAKAN – Kepala pusat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Pamuji Lestari melakukan perjalan ke wilayah perbatasan khususnya Kalimantan Utara, Jumat (9/12/2022).

Dalam kunjungannya ke wilayah perbatasan, Pamuji Lestari menuturkan sangat erat kaitannya dengan pengawasan hasil perikanan di perbatasan. Pekan lalu, ia telah berkunjung ke Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan.

Meski baru pertama kali berkunjung ke Kaltara, Pamuji sangat terpukau dengan perkembangan sarana dan prasana di wilayah perbatasan.

width"250"

“Perkembangannya luar biasa, baik sarana maupun prasarana. Khusus, Sebatik, BKIPM menjadikan pulau perbatasan itu sebagai Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT),” kata Pamuji kepada awak media, Sabtu (10/12/2022).

width"400"
width"450"
width"400"

Dari beberapa hasil diskusi dengan pemerintah Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, pihaknya sangat mendukung upaya pembangunan di perbatasan.

Terlebih dengan terbitnya Inpres 1 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana di Wilayah Perbatasan.

width"300"

“Khususnya pembangunan di Kaltara. Dari 11 titik Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada di Indonesia, 4 diantaranya berada di Kaltara,” tuturnya.

Menuturnya, dengan adanya 4 PLBN di Kaltara ini sangat penting untuk mencegah masuknya hama penyakit di bidang perikanan dan kelautan.

“Saya sendiri sebagai kepala badan untuk memastikan bahwa lalu lintas komoditas bisa kita cegah hama penyakitnya, kita kendalikan dan juga keamanan hasil perikanannya bisa kita jamin mutunya,” ujarnya.

Menurutnya, tidak mudah untuk bisa menjamin mutu perikanan. Minimal ada satu mitra pengusaha harus mempunyai sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Sertifikat ini merupakan sertifikat yang berkaitan dengan risiko bahaya dan kontaminan.

Juga Sertifikat Kesehatan (Health Certificate/HC). Di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan, HC merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah dan ditandatangani oleh Pengawas Mutu yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan.

“BKIPM Tarakan sendiri memiliki tiga wilayah kerja yakni di Tanjung Selor, Nunukan dan Sebatik. Karenanya kami mendorong seluruh jajaran turut menjaga perbatasan,” pungkasnya. (*)

Artikel ini telah dibaca 126 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

IKN Masuki Tahap Kedua: Kepala Otorita IKN Tegaskan Komitmen dan Tata Kelola Pembangunan

20 Juni 2025 - 19:12

Aksi Donor Darah Perwira KPB bersama PMI Balikpapan, Wujud Kepedulian Sosial dan Budaya Sehat

20 Juni 2025 - 16:57

Gubernur Minta Dukungan Pemerintah Pusat, Dorong Pengembangan Pariwisata Kaltara

20 Juni 2025 - 16:46

Lirik Pemanfaatan Sampah Organik, PT Pertamina EP Sangatta Gelar Pelatihan Budidaya Maggot

20 Juni 2025 - 15:05

Polda Kaltara Tetapkan Tersangka Oknum Polisi Curi Barang Bukti 7 Gram Sabu

20 Juni 2025 - 06:20

Bangun IKN dengan Data, Otorita IKN Mulai Pelatihan Pendataan Penduduk

19 Juni 2025 - 23:09

Trending di Daerah