TANJUNG SELOR – Penyelesaian masalah transportasi wilayah perbatasan di Krayan Kabupaten Nunukan dan Apo Kayan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), dinilai masih jauh dari harapan.
Pasalnya memasuki triwulan dua tahun anggaran 2023, masih banyak warga yang kesulitan kembali ke kesana lantaran keterbatasan jumlah penerbangan dan jumlah orang yang tidak seimbang.
Sehingga ada warga Krayan yang terpaksa harus menunggu sampai 2-3 bulan karena belum mendapatkan tiket pesawat untuk kembali kekampung halamannya.
“Daerah perbatasan yang saya maksudkan tidak hanya di Krayan, tapi juga di daerah Apo Kayan Kabupaten Malinau juga mengalami hal yang sama,†kata Anggota Komisi 3 DPRD Kaltara Yakob Palung kepada awak media, Senin (4/4/23).
Baca juga : Maksimalkan Serapan Anggaran, DPRD Kaltara Ingatkan OPD Segera Jalankan Kegiatan Sesuai APBDÂ
Perlu diiketahui, Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penumpang ke wilayah perbatasan selama ini menggunakan anggaran APBN. Subsidi juga diberikan dianggarkan dari APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Dari APBD Pemprov Kaltara ini, Yakob meminta segera dilakukan tender atau lelang SOA penumpang diwilayah perbatasan. Supaya aktifitas penerbangan dipebatasan bisa berjalan maksimal.
Mengingat selama ini permasalahan klasik dibulan seperti ini banyak masyarakat Krayan yang masuk ke Malinau, Tarakan dan Nunukan serta Tanjung Selor, kesulitan untuk kembali lantaran tidak mendapatkan tiket pesawat dengan terbatasnya jumlah penerbangan.
Contohnya di Tanjung Selor sendiri, untuk penerbangan setiap bulan yang menggunakan anggaran APBN hanya 2 kali penerbangan, ditambah dari APBD Provinsi juga sama 2 kali.
Baca juga : Minta PT. MKJ Paparnya Prospek Pendapatan di 4 WK, Ini Pesan Pansus B DPRD KaltaraÂ
“Menurut kami ini sudah cukup artinya melayani volume penumpang yang menggunakan penerbangan perintis arus balik ke wilayah perbatasan atau ke kampung mereka masing-masing sudah bisa terlayani,†ujar politisi PDIP.
Kabar menggembirakan justru SOA penumpang di Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2023, malah sudah berjalan. Ia menyayangkan dari APBD Provinsi Kaltara malah belum berjalan.
“Ini yang kami sayangkan karena belum dilaksananakan proses lelang sebagaimana mestinya,” beber Yakob.
Ia menjelaskan untuk wilayah Krayan sendiri, hanya bisa ditempuh menggunakan pesawat udara dan tak ada jalur lain sebagai alternatif. Bila SOA penumpang tidak diperhatikan pemerintah, otomatis masyarakat disana akan menderita.
Baca juga : Samakan Persepsi, Pansus 1 DPRD Kaltara Percepat Pembahasan Raperda Cagar BudayaÂ
“Oleh sebab itu lelang atau tender SOA penumpang ini yang seharus nya menjadi prioritas untuk dipercepat, wajar saat ini bila saya menilai OPD terkait lamban untuk melaksanakan proses lelangnya,†pungkas Yakob.
Sementara itu, salah satu warga Krayan Sam mengaku sudah 2 bulan lebih belum mendapatkan tiket pesawat karena penerbangan masih terbatas. Padahal ia ingin segera bisa kembali ke kampungnya karena banyak keperluan yang harus diurusnya.
“Saya terpaksa stay saja di Malinau sambil antre untuk mendapat kan tiket penerbangan bulan depan agar bisa pulang ke Krayan,†tutupnya.(**)
Discussion about this post