BULUNGAN – Peran analis kebijakan sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas inovasi pelayanan yang dihasilkan oleh masing-masing instansi pemerintah.
Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si menyampaikan hal tersebut saat membuka bimbingan teknis (bimtek) pejabat fungsional analis kebijakan hasil penyetaraan jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bulungan pada Senin (14/8) bertempat di Ruang Tenguyun (Serbaguna Lantai II) Kantor Bupati.
Bupati menjelaskan, setiap kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah merupakan implementasi reformasi birokrasi berdampak dalam bentuk inovasi kebijakan, program maupun kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta antar perangkat daerah.
“Sehingga peran analis kebijakan sangat diharapkan unutk meningkatkan kualitas inovasi pelayanan pemerintah ke masyarakat,†ujar Bupati dalam bimtek yang diikuti 32 peserta analis kebijakan dan 7 analis SDM aparatur fungsional analis kebijakan hasil penyetaraan jabatan (setara eselon VI) Pemkab.
Dijelaskan, berdasarkan Permen PANRB Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) bahwa yang dimaksud dengan Analis Kebijakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
Tugas dan fungsi Analis Kebijakan secara garis besar yaitu meneliti, menguji, maupun melakukan kajian peraturan dan kebijakan untuk menentukan dampaknya pada fungsi-fungsi kehidupan publik, meliputi dampak-dampak potensial, biaya dan manfaat dari perubahan kebijakan.
Profesi ini memainkan peran krusial dalam melahirkan berbagai kebijakan pada sektor pemerintah maupun sektor lainnya, sehingga jabatan ini membutuhkan standar pengetahuan inter disipliner atau antar disiplin bidang studi yang memadai yang harus dimiliki Analis Kebijakan agar bisa optimal menjalankan perannya.
“Saya berpesan kepada seluruh peserta khususnya para Analis Kebijakan di lingkup Pemkab Bulungan agar dapat mengikuti kegiatan bimbingan teknis ini sebaik mungkin, untuk meningkatkan kompetensi diri, dan selanjutnya dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh instansi masing-masing maupun secara umum oleh Pemkab,†ucap Bupati.
Ditambahkan, analisis kebijakan dibutuhkan dalam penyelarasan RPJMN, RPJMD, visi dan misi serta program-program prioritas Kabupaten Bulungan. Bimtek yang berlangsung selama 2 hari pada 14 – 15 Agustus 2023 menghadirkan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI yang menyampaikan materi peran, hasil kerja bidang kompetensi JFAK, identifikasi kegiatan, hasil kerja AK dan identifikasi masalah kebijakan di Kabupaten Bulungan.(*)
Discussion about this post