Gubernur Kaltara Hadiri Rakornas P2DD Tahun 2023

JAKARTA – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) tahun 2023 dihadiri Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum. Acara tersebut digelar di Gedung Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa (3/10).

Rakornas P2DD ini diikuti oleh Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia dan mengambil tema “Sinergi Nasional Akselarasi Digitalisasi Daerah Untuk Indonesia Maju.”

Kegiatan tersebut dihadiri Menko Perekonomian sekaligus Ketua Pengarah Satgas P2DD, Airlangga Hartarto, Sri Mulyani Indrawati, Mewakili Mendagri, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.

Secara daring, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H. Ma’ruf Amin, dalam Rakornas P2DD 2023, memberikan sejumlah arahan strategis untuk mengakselerasi digitalisasi transaksi Pemda dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah.

Pertama, mendorong Pemda untuk menetapkan regulasi pendukung pasca penetapan UU 1/2022 dan regulasi terkait penguatan P2DD;

Kedua, mendorong Inovasi dan Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah;

Ketiga, mengoptimalisasi Pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Satelit Satria untuk mendukung peningkatan jaringan;

Keempat, memperkuat Ekosistem Digital Bank Pembangunan Daerah dalam mendorong digitalisasi transaksi Pemda;

Kelima, memperkuat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan transaksi Pemda.

Arahan Wakil Presiden RI tersebut akan menjadi bahasan tindak lanjut dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) dalam tahapan P2DD berikutnya.

Sebagai informasi, Rakornas P2DD merupakan forum tertinggi antara pimpinan Kementerian/Lembaga anggota Satgas P2DD dan seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TP2DD untuk sinkronisasi kebijakan strategis di level pusat dan daerah. (dkisp)