TARAKAN – Polda Kalimantan Utara bersama Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengadakan diskusi membahas distribusi BBM bersubsidi dan upaya menjaga Pilkada damai di Kalimantan Utara. Acara ini berlangsung di Kantor Sekretariat KNTI Kaltara, Lingkas Ujung, Kota Tarakan. Pada kegiatan ini dihadiri nelayan, Bhabinkamtibmas Polres Tarakan, Satpolairud Polres Tarakan, serta UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II.
Perwakilan dari Polda Kaltara mengucapkan terima kasih kepada para nelayan dan semua pihak yang hadir dalam acara ini. “Kami sangat mengapresiasi antusiasme nelayan dan pihak terkait yang turut menyumbang masukan penting dalam diskusi ini. Semoga bisa membawa solusi yang lebih baik,†ujar perwakilan Polda Kaltara.
Ketua KNTI Kaltara, Rustan, juga memberikan sambutannya mengapresiasi Polda Kaltara yang telah menyelenggarakan acara tersebut.
“Kami sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada Polda Kaltara yang telah menyelengarakan acara ini dan diskusi seperti ini sangat penting untuk kami para nelayan karena membantu menyelesaikan masalah nelayan dan kami berharap bisa dilakukan lebih sering,” ujarnya.
Diskusi tersebut fokus pada masalah distribusi BBM bersubsidi yang kerap dikeluhkan oleh nelayan. BBM bersubsidi merupakan bahan bakar penting bagi nelayan, namun kendala saat memenuhi kebutuhan BBM subsidi seringkali mempersulit kegiatan melaut.
Selain soal solar bersubsidi, diskusi ini juga membahas kesejahteraan nelayan secara umum serta upaya menjaga stabilitas menjelang Pemilu 2024. Ketua KNTI menegaskan dukungan mereka terhadap Polri dalam menjaga Pemilu yang damai. “Kami mendukung penuh Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilu. Nelayan siap berperan serta dalam menjaga wilayah pesisir tetap aman,” tambahnya.
Heri Wuryanto selaku Kepala Seksi Tata Operasional UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II menyampaikan, perihal kebutuhan BBM bersubsidi pemerintah melalui kebijakannya telah menerbitkan surat rekomendasi sehingga diharapkan dengan adanya rekomendasi tersebut memudahkan nelayan untuk memperoleh BBM bersubsidi. Penerbitan surat rekomendasi jika persyaratan telah lengkap, UPTD Perikanan berupaya membantu percepatan penerbitan surat rekomendasi.
“Untuk surat rekomendasi BBM silakan mengurus di kantor kami, sekarang juga ada sistem online. Surat itu untuk memudahkan nelayan dalam membeli BBM subsidi,” ujarnya.
Para nelayan memanfaatkan sesi tanya jawab untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait distribusi yang belum merata dan kesejahteraan mereka yang terdampak.
Keberadaan pembudidaya rumput laut juga tidak luput dari pembahasan para nelayan dimana lokasi budidaya rumput laut yang mendominasi di garis pantai hingga memasuki perairan Kecamatan Bunyu. Hal itu mempersempit zona tangkap ikan bagi nelayan sehingga perlu tindakan serius dari pemerintah agar melakukan penertiban dan pengawasan sehingga keberadaan budi daya rumput laut tidak mengganggu zona tangkap nelayan dan alur transportasi laut.
Di akhir acara, Polda Kaltara memberikan bantuan berupa kursi dan perangkat sound system untuk mendukung kegiatan KNTI di masa mendatang. Bantuan ini diharapkan bisa menunjang kegiatan-kegiatan organisasi dalam memperjuangkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan kolaborasi antar lembaga.
Dengan diadakannya diskusi ini, diharapkan terjalin komunikasi yang lebih baik antara nelayan pihak kepolisian dan instansi terkait sehingga masalah distribusi solar bersubsidi dapat segera diatasi serta terwujudnya Pemilu yang damai dan kondusif. (*)
Discussion about this post