Menu

Mode Gelap

Daerah

Kenakan Seragam Komcad, Gubernur Zainal Ikuti Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang


					Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum menjadi salah satu kepala daerah yang mengikuti retreat pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Perbesar

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum menjadi salah satu kepala daerah yang mengikuti retreat pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

MAGELANG – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum menjadi salah satu kepala daerah yang mengikuti retreat pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Pelaksanaan retreat tersebut wajib diiikuti oleh seluruh kepala daerah baru dilantik Presiden RI pada Kamis (20/2/2025) lalu.

Gubernur mengaku percaya diri. Menurutnya, dirinya tak asing dengan nuansa pendidikan Akmil lantaran ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI).

width"200"

“Makanya saya cukup akrab dengan nuansa pendidikan Akmil, karena sebelumnya saya juga merupakan bagian dari AKABRI sebelum dipisah menjadi TNI-Polri,” jelasnya.

width"300"
width"400"

Tampak terlihat orang nomor 1 di Kaltara ini mengenakan seragam komponen cadangan (komcad) Tentara Nasional Indonesia (TNI) berwarna loreng hijau, yang terdiri dari topi, baju, celana taktis, dan sepatu.

Adapun pendidikan Akmil sendiri bertujuan untuk meningkatkan kepemimpinan dan wawasan strategis, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas manajerial dan tata kelola pemerintahan, penguatan karakter dan ketahanan mental pemimpin daerah.

width"300"

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, para kepala daerah wajib mengikuti retreat atau pembekalan karena tidak semua kepala daerah paham prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional. Padahal, hal itu sangat krusial karena pemerintah daerah akan ikut serta dalam pengelolaan APBD yang nilainya mencapai Rp 1.300 triliun.

“APBN kita itu Rp 3.600 triliun, APBD kita, jumlah uang yang beredar, sekitar Rp 1.300 triliun. Itu harus dikelola dengan baik, prinsip pemerintahan bersih dan profesional. Enggak semua kepala daerah itu paham juga,” ujar Bima Arya

Bima mengungkapkan, KPK, Kapolri, Jaksa Agung, BPK, hingga BPKP akan ikut memberikan pembekalan untuk memastikan para kepala daerah yang baru dilantik ini paham soal prinsip pemerintahan bersih dan profesional.(dkisp)

Artikel ini telah dibaca 72 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Bangun Jembatan Penghubung, Polda Kaltara Wujudkan Keselamatan dan Aksesibilitas Warga Bulungan

29 Juni 2025 - 21:35

SheHacks 2025: Menggerakkan Perempuan Indonesia Jadi Pendorong Kemajuan Digital

29 Juni 2025 - 21:17

Mempererat Tali Persaudaraan di Tanah Rantau, Soko Lumajang dan Pakuwaja Gelar Silaturahmi Rutin di Tarakan

29 Juni 2025 - 18:44

Pemprov Bersama Stakeholder Tarakan Gelar Diseminasi Audit Kasus Stunting

29 Juni 2025 - 10:15

Tarakan Auto Fest Series 3 2K25, Bustan Dorong Inovasi Dan Keselamatan Berlalu Lintas

29 Juni 2025 - 08:48

Peradilan Inklusif dan Merata, PN Tanjung Selor Luncurkan Program Silaju Tenguyun

29 Juni 2025 - 08:39

Trending di Daerah