BALIKPAPAN – Tarian selamat datang dari Duta Wisata Manuntung Balikpapan yang menampilkan gabungan budaya nasional menjadi salah satu pembuka dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXIX tahun 2025 di Halaman BSCC Dome Balikpapan, Jumat (25/4/2025).
Tarian yang juga merupakan simbol kemajemukan budaya di Kota Balikpapan sebagai tuan rumah ini cukup menarik perhatian peserta yang hadir.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Dr. H. Bima Arya Sugiarto, S.Hum., M.A., bertindak sebagai inspektur upacara. Selanjutnya menyerahkan piagam penghargaan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2024.
Kota Balikpapan termasuk dalam pemerintah kota yang meraih penghargaan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah terbaik secara nasional. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto kepada Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud, S.E., M.E.
“Tujuan otonomi daerah ini sebagai komitmen pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan. Usia ke-29 tahun, otonomi daerah merupakan momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan adil terhadap pelaksanaannya,†ujarnya.
Wamendagri juga langsung memberikan penekanan kepada sejumlah kepala daerah yang mendapatkan penghargaan. Diantaranya, pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan penerapan sistem meritokrasi dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan daerah (pemda).
“Sebuah prestasi luar biasa telah dicapai, dan harapannya melalui agenda seperti ini, kinerja pemerintah daerah ke depan dapat semakin meningkat,†ujar Bima.
Ia menegaskan, pemda harus mampu menangkap peluang dan menjawab tantangan di masa mendatang, terutama dalam pengelolaan potensi daerah.
Menurutnya, kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah harus diimbangi dengan kualitas SDM yang mumpuni agar potensi tersebut dapat dikelola secara maksimal dan berkelanjutan.
“Tidak cukup hanya mengandalkan SDA. Pemerintah daerah harus menginvestasikan lebih banyak dalam pengembangan manusia, karena kunci dari peningkatan kinerja justru ada pada SDM yang inovatif,†tegasnya.
Bima juga menyinggung hasil evaluasi internal Kemendagri, yang menunjukkan kapasitas fiskal suatu daerah tidak selalu berbanding lurus dengan kinerjanya. Ia mencontohkan sebuah daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, namun tidak mampu menunjukkan output kinerja yang sepadan.
“Ada daerah seperti Papua Barat dengan kapasitas fiskal tinggi, tapi kinerjanya masih rendah. Ini bukti bahwa uang bukan satu-satunya faktor penentu. Kualitas manusia tetap menjadi penopang utama,†tambah Bima.
Selain itu, dalam konteks peningkatan kapasitas birokrasi, Bima menekankan meritokrasi harus dijadikan pilar utama dalam sistem pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, pemerintahan daerah yang yang berprestasi layak diberi penghargaan, sementara yang tidak mencapai target harus mendapat sanksi secara adil dan tegas.
“Sayangnya, reward sering diberikan, tapi punishment masih sangat minim. Banyak yang segan atau takut karena hubungan pribadi. Padahal, integritas dan akuntabilitas birokrasi sangat bergantung pada keberanian menegakkan disiplin,†jelasnya.
Ia pun mengajak seluruh kepala daerah agar tak ragu dalam menerapkan sistem penilaian kinerja yang objektif, demi menghadirkan pemerintahan yang profesional dan berdampak langsung ke masyarakat.
Berikut 23 Penerima Piagam Penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Status Kinerja Tinggi berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024 sebanyak 23 Daerah.
Penghargaan ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2024.
Tingkat Provinsi
1. DKI Jakarta
2. Jawa Barat
3. DIY. Yogyakarta
Tingkat Kabupaten
1. Bangli
2. Klaten
3. Seragen
4. Banyuwangi
5. Banjar
6. Hulu Sungai Selatan
7. Tulungagung
8. Wonogiri
9. Wonosobo
10. Pasaman
Tingkat Kota
1. Surakarta
2. Denpasar
3. Balikpapan
4. Tangerang
5. Medan
6. Batu
7. Samarinda
8. Makassar
9. Tangerang Selatan
10. Yogyakarta
