BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud, SE, ME menegaskan larangan keras terhadap praktik pungutan liar di lingkungan sekolah. Ia mengingatkan seluruh kepala sekolah dan pihak terkait agar tidak melakukan pemungutan biaya di luar ketentuan resmi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Dalam kesempatan ini, kami ingatkan tidak boleh ada pungutan-pungutan liar di sekolah. Jika ada yang melakukan, kami akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, kata Rahmad Mas’ud, saat memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional di Halaman Balai Kota, Jumat (2/5/2025).
Ia menambahkan, pungutan liar yang dimaksud adalah segala bentuk pemungutan uang yang tidak memiliki dasar hukum dan regulasi yang sah dari Pemkot. Rahmad mencontohkan kasus pembelian baju batik sekolah, yang belakangan menuai keluhan orang tua siswa.
Menurutnya, kejadian tersebut bisa dimaklumi jika baju yang sebelumnya diberikan pemerintah sudah tidak muat lagi karena pertumbuhan anak. Namun, ia berharap sekolah bisa memberikan kebijakan agar tidak memberatkan orangtua siswa.
“Sepanjang tidak memberatkan orang tua, itu masih bisa dimaklumi,”tegasnya.
Wali Kota juga mengakui, di awal pelaksanaan program baju gratis, sempat ditemukan praktik pungli. Namun, ia telah memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) agar tidak lagi membebani orang tua dengan pungutan ilegal.
“Saya sudah peringatkan, jangan sampai ada orang tua yang merasa terbebani. Ini bukan hanya masalah hukum, tapi juga soal kepercayaan publik,” katanya.
Rahmad Mas”ud kembali mengingatkan persoalan pendidikan yang juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Sehingga perlu kerjasama dari seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh.
Ia tegaskan, pendidikan mencerminkan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menjadikan pendidikan sebagai prioritas nasional.
“Dalam Asta Cita keempat, Presiden menegaskan pembangunan manusia Indonesia sebagai aktor perubahan. Pendidikan bukan hanya instrumen pemberdayaan, tetapi juga kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial,” tegasnya. (*)
