BALIKPAPAN – Pentingnyasinkronisasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah, disoroti Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo. Proyek yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini dianggap sebagai solusi krisis perumahan nasional.
Dalam rapat evaluasi pendataan pembangunan perumahan yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Aula Kantor Wali Kota Balikpapan pada Rabu, 23 Juli 2025, Bagus menyampaikan data yang tidak sinkron menjadi kendala utama dalam perencanaan pembangunan sektor perumahan.
Menurutnya, perbedaan angka backlog antara data pemerintah pusat dan daerah membuat penyusunan program pembangunan menjadi tidak tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya konsolidasi agar diperoleh satu basis data terpadu.
“Masih banyak perbedaan angka antara pusat dan daerah. Ini bisa menimbulkan bias dalam kebijakan. Kita dorong agar pendataan bisa disatukan supaya perencanaan pembangunan lebih akurat,” kata Bagus.
Data backlog perumahan yang dimiliki Kementerian PUPR menunjukkan angka sekitar 38 ribu unit untuk wilayah Balikpapan, sedangkan data milik Pemerintah Kota Balikpapan menyebutkan angka 28 ribu unit. Dari jumlah itu, 25 ribu unit diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan 3 ribu unit bagi kelompok rentan lainnya.
“Kalau datanya tidak sama, dampaknya bisa sangat besar terhadap kebijakan, terutama yang berkaitan dengan anggaran dan realisasi di lapangan,” ujarnya.
Bagus juga memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah pusat yang memperluas penerima manfaat program perumahan. Jika sebelumnya program hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), kini bantuan juga mencakup kelompok seperti nelayan, petani, buruh migran, hingga wartawan.
“Ini langkah maju. Pemerintah sekarang memperhatikan kelompok masyarakat lain yang juga membutuhkan tempat tinggal layak,” tambahnya.
Ia mengungkapkan, sejauh ini pembangunan rumah layak huni di Balikpapan yang bersumber dari APBD hanya mencapai sekitar 150 unit per tahun. Namun ia optimistis, seiring dengan peningkatan anggaran, jumlah tersebut bisa terus ditingkatkan.
“Kami tetap berkomitmen menyediakan rumah layak untuk warga. Kalau APBD naik, maka kami punya ruang untuk membangun lebih banyak,” katanya.
Bagus juga menekankan pentingnya keterlibatan pihak pengembang dalam menunjang pembangunan kawasan perumahan yang ideal. Ia meminta agar setiap proyek perumahan juga memperhatikan penyediaan fasilitas umum dan sosial, seperti sekolah dan lahan pemakaman.
“Kalau membangun perumahan, jangan hanya rumahnya saja. Pengembang wajib siapkan lahannya untuk sekolah dasar dan menengah. Pemerintah yang akan membangunnya. Ini bagian dari komitmen kita bersama,” tutupnya. (*)
