BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terus memperkuat komitmennya dalam perlindungan anak serta pemenuhan hak anak atas ruang publik yang aman dan ramah.
Upaya tersebut diwujudkan baik melalui perbaikan sistem pelaporan kekerasan maupun pengembangan fasilitas yang menunjang tumbuh kembang anak.
Kepala DP3AKB Balikpapan, Heria Prisni, menyampaikan bahwa salah satu fokus utama instansinya adalah memastikan setiap kasus kekerasan terhadap anak dapat tertangani dengan cepat, tepat, dan berpihak kepada korban.
Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan evaluasi program perlindungan anak yang digelar di Hotel Grand Senyiur, Kamis (24/7/2025).
“Pelaporan kekerasan terhadap anak kini bisa dilakukan 24 jam. Tidak perlu menunggu jam kerja. Kami membuka akses seluas-luasnya, agar masyarakat tidak ragu untuk segera melapor jika melihat atau mengalami sendiri kasus kekerasan,” ujar Heria.
Menurutnya, sistem pelaporan telah diperkuat melalui keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak serta pemanfaatan aplikasi layanan daring yang terkoneksi dengan tim respons cepat.
Tim ini terdiri dari petugas internal DP3AKB, serta jejaring perlindungan berbasis masyarakat seperti Tim PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan Tim TBM (Terpadu Berbasis Masyarakat) yang tersebar di setiap kelurahan.
“Jadi ketika ada laporan masuk, tim kelurahan atau wilayah bisa langsung bergerak ke lokasi sebelum tim pusat turun. Ini mempercepat penanganan awal dan mencegah kondisi korban semakin memburuk,” tambahnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, DP3AKB mencatat peningkatan jumlah pelaporan dari masyarakat. Heria menilai hal tersebut sebagai indikasi positif, menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya berbicara dan bertindak terhadap kekerasan, bukan lagi memilih diam atau menyembunyikan.
“Peningkatan pelaporan bukan berarti kasus meningkat, tapi kesadaran untuk melapor yang makin baik. Ini hasil dari edukasi yang kami gencarkan terus-menerus,” tegasnya.
Selain fokus pada aspek perlindungan, DP3AKB juga menaruh perhatian serius pada pemenuhan hak anak untuk bermain di ruang publik yang aman, inklusif, dan ramah anak. Namun Heria mengakui bahwa realisasi fasilitas ruang ramah anak masih belum merata.
“Saat ini dari 34 kelurahan, baru 4 yang sudah memiliki ruang bermain ramah anak. Tentu ini belum ideal, tapi kita sedang menyusun peta jalan pemenuhan bertahap melalui perencanaan tahunan bersama kelurahan dan OPD terkait,” katanya.
Ruang ramah anak, menurut Heria, bukan hanya soal tempat bermain, tapi juga harus mengandung unsur keamanan, edukasi, serta memberikan ruang ekspresi dan partisipasi bagi anak-anak.
“Fasilitas ini juga berfungsi untuk mengurangi potensi anak-anak terpapar risiko sosial di lingkungan terbuka yang tidak aman,” ungkapnya.
DP3AKB juga berupaya menjadikan setiap kelurahan sebagai kawasan layak anak (KLA) secara bertahap, dengan indikator yang terukur. Termasuk di dalamnya pemenuhan hak partisipasi anak, akses kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum.
Ke depan, DP3AKB akan memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk melibatkan dunia usaha, media, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat untuk mendukung terwujudnya kota layak anak secara menyeluruh.
“Kami ingin memastikan bahwa Balikpapan menjadi kota yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk tumbuh. Tidak hanya bebas dari kekerasan, tapi juga mendapat ruang untuk bermain dan berkembang secara optimal,” tuturnya. (oc/ar)
