TANJUNG SELOR — Pemerintah Kabupaten Bulungan terus memperkuat pengawasan terhadap progres pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang berlokasi di wilayah Tanah Kuning–Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas.
Kawasan ini menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diproyeksikan mendorong transformasi ekonomi Kalimantan Utara.
Sebagai bentuk pengawalan, Sekretaris Daerah Bulungan, H. Risdianto, bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bulungan melakukan kunjungan lapangan ke area pembangunan, Jumat (25/7/2025).
“Peninjauan ini menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi lintas sektor,” ujarnya.
Kunjungan tersebut turut melibatkan pihak PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) selaku pengelola utama kawasan industri. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh tahapan proyek dijalankan dengan standar tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Menurut Risdianto, keberadaan KIHI membawa peluang besar bagi masa depan perekonomian Bulungan. Namun, ia juga menekankan bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan dan sosial yang berkelanjutan.
“Kawasan industri ini harus menjadi model pembangunan yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tapi juga memperhatikan kelestarian alam serta pemberdayaan masyarakat sekitar,” ungkapnya.
Risdianto juga menegaskan Pemkab Bulungan akan terus menjalin koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian, lembaga, dan perusahaan pelaksana, guna menjaga arah pembangunan tetap berada pada jalur yang sesuai dengan regulasi nasional.
“Sinergi lintas sektor sangat penting. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada komunikasi intensif dan komitmen bersama agar manfaat kawasan industri ini benar-benar dirasakan warga Bulungan,” jelasnya.
KIHI sendiri disebut-sebut sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara yang mengusung konsep ramah lingkungan. Proyek ini diharapkan mampu membuka ribuan lapangan kerja baru dan menjadi motor penggerak perekonomian lokal hingga regional.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan perangkat pendukung di sektor pendidikan, pelatihan, dan infrastruktur dasar untuk memastikan masyarakat lokal memiliki daya saing dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri.
“Kita ingin warga kita menjadi bagian dari kemajuan ini. Maka, selain mengawal pembangunannya, kita juga dorong peningkatan kapasitas SDM lokal,” tambah Risdianto.
Ia pun berharap seluruh tahapan pembangunan berjalan lancar tanpa menimbulkan gejolak sosial maupun persoalan lingkungan.
“Kami akan tetap terbuka terhadap kritik dan masukan yang konstruktif dari masyarakat maupun organisasi lingkungan,” tandasnya. (**/rn)
