TARAKAN – Badan Pengurus Daerah (BPD) Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (Abujapi) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat kerja perdananya di Cafe Celebes, Kota Tarakan, pada Sabtu (26/7/25).
Rapat ini menjadi tonggak penting bagi Abujapi Kaltara yang baru terbentuk pada 20 Desember 2024, menjadikannya BPD Abujapi ke-30 di Indonesia.
Ketua BPD Abujapi Kaltara, Baharuddin Mappagau, mengungkapkan rapat perdana ini berfokus pada pembedahan program kerja ke depan.
“Hari ini adalah rapat pertama untuk kepengurusan Abujapi Kaltara, membahas program kerja kita ke depannya agar Abujapi Kaltara bisa seperti di wilayah-wilayah provinsi lain,” ujar Baharuddin.
Pembentukan Abujapi di Kaltara didasari potensi besar di wilayah ini. Sebelumnya, di Kalimantan, hanya Kalimantan Timur (Kaltim) yang memiliki BPD Abujapi.
“Pembentukannya ini karena memang dianggap di wilayah Kaltara ini punya potensi untuk Abujapi didirikan,” jelas Baharuddin.
Salah satu keputusan utama yang dihasilkan dalam rapat ini adalah perbaikan sistem kerja, baik di tingkat Polda maupun di dalam kepengurusan Abujapi sendiri.
“Bagaimana memperbaiki sistem yang ada di kerja, baik di Polda nya maupun di kepengurusannya, sama-sama bagaimana biar berjalan,” tambahnya.
Harapan besar diletakkan pada Abujapi Kaltara, agar dapat berkontribusi kepada pemerintah daerah dan pengusaha jasa pengamanan.
Baharuddin menyoroti kondisi saat ini di mana masih banyak Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dari luar daerah yang beroperasi di Kaltara tanpa memiliki kantor fisik di provinsi ini.
“Terus terang, masih banyak BUJP dari luar yang belum punya kantor di sini, misalnya dari Tangerang masuk ke sini belum punya kantor,” kata Baharuddin.
Ia menekankan pentingnya kontribusi minimal berupa pemasukan pajak ke daerah dari operasional BUJP tersebut.
Data lama menunjukkan dari lima BUJP lokal, hanya tiga yang masih beroperasi aktif. Ke depan, Abujapi Kaltara akan fokus pada pembenahan internal dan pendataan ulang BUJP.
“Ke depannya kita bagaimana caranya membenahi dulu, kita nanti kedepannya akan audit BUJP. Terus terang kita masih awal, masih awam dalam hal ini,” tutup Baharuddin.(Mt)
