HMI Tarakan Menilai Transmigrasi Mengancam Warga Lokal

TARAKAN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tarakan menegaskan pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah saat ini akan mengancam dan berdampak terhadap warga lokal atau daerah khususnya di Kalimantan.

Ketua HMI Cabang Tarakan, Masaude menjelaskan bahwa transmigrasi pernah menjadi strategi nasional untuk pemerataan penduduk dan pembangunan ekonomi. Namun masalah saat ini bukan pada perpindahan manusianya tapi yang utama adalah bagiamana kebijakan ini dilakukan, kemudian untuk siapa, dan siapa yang dikobarkan.

“Kita lihat sendiri, fakta di lapangan menunjukkan bahwa program transmigrasi hari ini tidak berjalan di dalam ruang yang netral. Banyak masyarakat lokal, terutama masyarakat adat dan petani justru merasa terancam,” jelas Masaude, Rabu (30/7/2025).

Masyarakat adat khususnya di Kaltara bahkan Kalimantan rata-rata saat ini menolak program tersebut. Selain terancam dan tersingkirkan masyarakat akan kehilangan tanah warisan turun temurun.

“Kalimantan ini kan bukan wilayah tanpa penduduk atau bukan tanah kosong. Ada sejarah panjang di sini. Tapi yang terjadi sekarang, masyarakat lokal justru sering tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Itu yang saya coba lihat lebih dalam,” bebernya.

HMI menilai kebijakan transmigrasi yang dibuat tidak melibatkan partisipasi publik, khususnya masyarakat di daerah, dan ini sebagai bentuk ketimpangan struktural.

“Kami tidak menolak transmigrasi sebagai konsep. Tapi kami menolak model pelaksananya yang hari ini terkesan eksploitatif, tertutup, dan tidak adil. Transmigrasi model tersebut bukan solusi namun menambah menambah masalah baru,” katanya.

Masaude tegaskan HMI tetap kritis, meski belum ada rencana rencana aksi atau ikut aksi demo penolakan yang rencananya akan dilaksanakan 4 Agustus 2025 nanti di Tanjung Selor.

“Kami masih dalam proses kajian internal. HMI akan selaku bersikap kritis. Kami di organisasi kepemudaan di Tarakan juga membangun konsolidasi, kita juga akan mendorong kegiatan dialog terbuka bersama pemerintah, agar kebijakan ini tidak dijalankan secara top-down, melainkan berbasis partisipasi masyarakat,” imbuhnya.

Masaude tegaskan, HMI tidak menolak secara konsep transmigrasi, yang perlu pemerintah lakukan hari ini bagaimana kemudian memprioritaskan terlebih dahulu masyarakat lokal yang berkaitan dengan tanah-tanah mereka yang sampai hari ini masih konflik. Kemudian membuka ruang hidup bagi mereka dan memperhatikan kedaulatan masyarakat. (**)