JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Bulungan kembali mencatat prestasi membanggakan di kancah nasional. Dalam Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025), Kabupaten Bulungan dinobatkan sebagai penerima Penghargaan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) Hijau Terbaik I.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si., dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, disaksikan sejumlah kepala daerah, pejabat tinggi kementerian, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil dari seluruh Indonesia.
Acara yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) tersebut juga dirangkai dengan diskusi publik bertema “Menapak Paradigma Baru: Inovasi dan Integritas untuk Pendanaan Hijau yang Transformatif.”
“Alhamdulillah, ini adalah pengakuan nasional atas komitmen kami dalam mengarusutamakan ekologi dalam tata kelola pemerintahan. Terutama di 74 desa yang menjadi lokus pengembangan program TAKE Bulungan Hijau,” ujar Bupati Syarwani usai menerima penghargaan.
Lebih lanjut, ia menekankan keberhasilan tersebut merupakan buah dari kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Tahun 2025, Pemkab Bulungan bahkan menaikkan alokasi anggaran program TAKE menjadi Rp 7 miliar, dari sebelumnya Rp 5 miliar pada 2024.
“Dana tersebut akan dikompetisikan antar-desa yang menunjukkan inisiatif terbaik dalam pembangunan berwawasan ekologis. Kami dorong agar muncul satu desa satu produk unggulan yang kuat secara ekonomi dan ramah lingkungan,” jelasnya.
Bupati juga memberi catatan bagi desa yang belum maksimal memanfaatkan skema TAKE. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa lebih aktif dan kreatif dalam menyusun program berdasarkan potensi lokal.
Contoh sukses datang dari Desa Pejalin dan Antutan, yang telah berhasil mengembangkan produk olahan kakao menjadi komoditas unggulan dengan daya saing pasar nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Hana A. Satriyo, Country Representative dari The Asia Foundation, mengapresiasi peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah tantangan perubahan iklim global.
Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menyoroti pentingnya pengelolaan sampah dan emisi gas rumah kaca. Ia mengingatkan bahwa target pengelolaan sampah nasional 100 persen pada 2029 harus dibarengi dengan pendanaan yang cukup dan partisipasi lintas sektor.
Menutup acara, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa pendekatan pembangunan berbasis ekologi harus menjadi bagian dari arah baru pembangunan ekonomi nasional.
“Ekonomi hijau bukan hanya pilihan, tapi kebutuhan. Kami mengapresiasi koalisi yang telah mendampingi pemerintah daerah dalam penanganan isu lingkungan, perubahan iklim harus menjadi perhatian serius dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*/rn)
