BALIKPAPAN – Proyek pembangunan Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Perdagangan di Kelurahan Gunung Bakaran menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga pekan kedua Agustus 2025, progres fisik telah mencapai 48 persen, melebihi target awal sebesar 40 persen.
Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan percepatan ini dapat membuat pekerjaan selesai lebih cepat dari jadwal semula, yaitu akhir November 2025, sehingga penagihan penuh dapat diproses sebelum penutupan anggaran Desember.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, saat meninjau lokasi pada Senin (11/8) menegaskan percepatan pengerjaan tidak boleh mengorbankan kualitas maupun aspek keselamatan.
“Proses percepatan harus tetap mematuhi standar mutu dan keamanan kerja,” ujarnya.
Bagus memberi perhatian khusus terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), terutama di area berisiko seperti void di lantai dua dan tiga. Ia meminta pemasangan police line dan pagar pengaman untuk mencegah kecelakaan.
Selain itu, ia menegaskan seluruh pekerja wajib mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sesuai kontrak, mulai dari helm, sepatu pelindung, hingga rompi proyek.
“Penggunaan APD adalah keharusan demi keselamatan pekerja,” katanya.
Penataan material di lokasi juga menjadi sorotan. Bagus meminta semua bahan bangunan ditata rapi dan terpusat agar area kerja tetap tertib dan efisien.
Ia juga menekankan pentingnya kenyamanan ruang diskusi direksi kit sebagai pusat koordinasi, sehingga permasalahan teknis dapat segera diselesaikan.
Untuk mendukung percepatan, Bagus menyarankan penambahan jumlah pekerja dari 100 orang dan dua mandor yang ada saat ini. Menurutnya, luas area pembangunan membutuhkan tenaga ekstra agar target waktu dapat tercapai.
Proyek yang kini memasuki tahap pekerjaan mekanikal, elektrikal, serta pemasangan plafon, juga akan memprioritaskan proses finishing dengan hasil rapi, terutama di bagian eksterior.
Bagus berharap pekerja berkeahlian khusus dilibatkan untuk memastikan kualitas akhir.
Pemerintah Kota Balikpapan memandang pembangunan kantor ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur yang representatif, aman, dan efisien.
“Dengan fasilitas baru, kinerja aparatur bisa lebih optimal dalam melayani masyarakat,” pungkasnya. (*)
