BALIKPAPAN,Fokusborneo.com– Ratusan massa yang tergabung dalam Balikpapan Bergerak (Barak) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD dan Kantor Wali Kota Balikpapan, Senin (1/9/2025). Aksi ini menjadi penegasan keresahan publik atas berbagai persoalan kota yang dinilai tak kunjung dituntaskan pemerintah.
Humas Barak, Dimas Aditya, menegaskan aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa, melainkan akumulasi kekecewaan warga terhadap kinerja pemerintah kota.
“Sudah dua periode berjalan, tapi banjir tetap jadi masalah tahunan. Gas melon, solar, dan jalan rusak juga tidak kunjung tuntas. Kami menuntut solusi nyata, bukan janji,” ujarnya dalam orasi.
Selain masalah infrastruktur dan energi, massa juga menyuarakan penolakan terhadap lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Menurut Dimas, banyak warga tercekik akibat tagihan PBB yang melonjak signifikan tahun ini, bahkan ada yang harus membayar hingga Rp9 juta.
Lebih jauh, ia menyinggung pernyataan Wakil Wali Kota Bagus Susetyo yang menyebut kelebihan pembayaran PBB tidak bisa dikembalikan, melainkan hanya menjadi deposit tahun berikutnya.
“Ini jelas merugikan masyarakat. Ironisnya, warga yang telat sehari membayar PBB langsung kena denda. Kenapa perlakuannya tidak adil?” tegasnya.
Barak menilai permasalahan ini tidak hanya soal administrasi, melainkan juga menyangkut keadilan sosial. Mereka meminta pemerintah kota bersikap terbuka dan menjadikan keresahan publik sebagai prioritas kebijakan.
Aksi yang berlangsung sejak siang ini diwarnai orasi bergantian, spanduk tuntutan, hingga doa bersama. Meski berlangsung di bawah terik matahari, massa tetap bertahan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
“Pemerintah harus mendengar suara rakyat,” tegasnya. (*)
