BALIKPAPAN,Fokusborneo.com– Menyusul aksi unjuk rasa mahasiswa dan warga di depan DPRD Balikpapan, Senin (1/9/2025), Wali Kota Rahmad Mas’ud memberikan klarifikasi terkait berbagai isu yang menjadi sorotan.
Dalam kesempatan itu, Rahmad menegaskan pemerintah kota tidak pernah menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti yang dikeluhkan demonstran.
Menurutnya, penyesuaian nilai pajak terjadi karena faktor penilaian aset dan kebijakan pusat, bukan keputusan sepihak dari pemerintah daerah.
“PBB tidak ada kenaikan. Pemerintah kota tetap berupaya agar beban masyarakat tidak semakin berat,” kata Rahmad.
Ia juga menanggapi keluhan soal banjir yang disebut-sebut tak kunjung tertangani. Rahmad menjelaskan, penanganan banjir dilakukan bertahap melalui pembangunan polder dan bozem baru di kawasan belakang Pasar Segar dengan luas hampir 10 hektare.
Baca Juga :Aksi Mahasiswa Didukung UMKM Lewat Pisang Rebus dan Minuman Dingin
Ia menambahkan, persoalan banjir bukan hanya masalah Balikpapan, melainkan juga dihadapi kota-kota besar lain, bahkan negara maju.
Terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, Rahmad menegaskan distribusi dan pasokan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Pertamina.
Baca Juga :Kenaikan PBB dan Masalah Banjir Jadi Sorotan Aksi Warga di DPRD Balikpapan
Meski demikian, Pemkot Balikpapan tetap melakukan koordinasi. Ia mengingatkan agar gas subsidi digunakan sesuai peruntukan.
“Gas 3 kilogram itu hanya untuk keluarga miskin. Kalau merasa mampu, jangan gunakan. Itu mengambil hak orang miskin dan jelas merupakan dosa,” ucapnya.
Soal infrastruktur jalan, Rahmad mengakui kebutuhan kota yang terus berkembang membuat perbaikan tidak bisa tuntas sekaligus. Namun ia menyebut sudah ada progres signifikan dibanding lima tahun lalu.
Baca Juga :Balikpapan Siaga: Ratusan Massa Tunjukkan Aspirasi ke Gedung DPRD
Selain itu, Rahmad juga menyampaikan capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat tajam, dari sekitar Rp500 miliar pada 2016 menjadi Rp1,3 triliun saat ini.
Dana tersebut, katanya, dialokasikan untuk program pro-rakyat seperti BPJS gratis dan bantuan pendidikan, termasuk bagi sekolah swasta.
“Semua ini bagian dari komitmen pemerintah agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik,” pungkasnya. (*)
