TANA TIDUNG,Fokusborneo.com – Situasi pangan nasional menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025, diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Tana Tidung secara virtual dari ruang rapat bupati, Selasa (2/9/2025).
Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, S.P., bersama Kepala Disperindagkop, Kepala Dinas PPP, Kepala BPS Tana Tidung, serta Bagian Hukum turut hadir mengikuti rakor yang dipimpin langsung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam paparannya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan Indonesia kini berada pada kondisi surplus produksi gabah nasional.
Produksi mencapai sekitar 33 juta ton per tahun, sementara kebutuhan dalam negeri hanya sekitar 30 juta ton.
“Artinya kita memiliki surplus lebih dari 3 juta ton. Tahun lalu kita masih melakukan impor, tetapi tahun ini tidak ada. Semua ini juga berkat peran Bulog dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan,” jelas Zulkifli Hasan.
Zulkifli menegaskan, pemerintah akan terus mendorong percepatan swasembada pangan di daerah. Ia menilai, pemberdayaan masyarakat desa melalui koperasi dapat menjadi tulang punggung ketahanan pangan sekaligus menguatkan ekonomi lokal.
Selain isu pangan, rakor juga menyinggung situasi sosial politik yang berkembang di sejumlah daerah. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengingatkan seluruh kepala daerah agar mengutamakan kesederhanaan dan menahan diri dari praktik pamer kemewahan.
“Pejabat publik harus menunjukkan empati pada kondisi masyarakat. Jangan ada flexing, jangan ada pemborosan pada kegiatan seremonial, dan jangan meninggalkan daerah ketika situasi perlu dikendalikan bersama Forkopimda,” tegas Mendagri.
Tito juga meminta kepala daerah memperkuat komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, serta elemen masyarakat lainnya untuk menjaga kondusivitas wilayah.
Ia menekankan, tugas pemerintah daerah adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa terganggu dinamika yang terjadi.
Bagi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, rakor ini menjadi pengingat penting persoalan inflasi dan ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari stabilitas sosial.
“Sinergi pemerintah daerah dengan masyarakat jadi kunci menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keterjangkauan harga, dan kepercayaan publik,” tegas Bupati. (*)
