TANJUNG SELOR,Fokusborneo.com– Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja.
Komitmen itu diwujudkan melalui penyelenggaraan Paritrana Award 2025 di Tanjung Selor, sebuah ajang penghargaan bergengsi yang menilai keseriusan pemerintah daerah, desa, hingga pelaku usaha dalam menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan, baik bagi pekerja formal, informal, maupun pekerja di sektor jasa konstruksi.
Penyerahan penghargaan dilakukan secara langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, bersama Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan, Ady Hendrata, Kamis (11/9/2025).
Ajang ini merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Pusat yang diinisiasi Kemenko PMK bersama BPJS Ketenagakerjaan.
Gubernur Zainal dalam sambutannya menekankan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai wujud hadirnya negara bagi masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota sangat penting untuk memperluas cakupan kepesertaan, termasuk pekerja rentan di sektor nonformal.
“Paritrana Award bukan hanya penghargaan simbolis, tetapi menjadi pengingat bahwa tanggung jawab kita adalah memastikan semua pekerja terlindungi. Dengan sinergi, kita bisa memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan produktivitas daerah,” tegas Gubernur Zainal.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Kaltara pada tahun sebelumnya berhasil membiayai iuran 54.452 pekerja rentan. Program ini berlanjut pada 2025 dengan target bantuan iuran bagi 22.121 pekerja rentan di berbagai wilayah.
“Perlindungan ini tidak hanya berdampak bagi individu, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia di Kaltara,” tegasnya.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan, Ady Hendrata, menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan penuh Pemprov Kaltara. Menurutnya, Kaltara menjadi salah satu provinsi yang cukup progresif dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Program ini sejalan dengan visi Presiden dalam menghadirkan lapangan kerja yang berkualitas sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Dengan kerja sama erat bersama pemerintah daerah, kami optimistis lebih banyak pekerja rentan bisa terlindungi,” ungkap Ady.
Ia menambahkan, penghargaan Paritrana Award diharapkan dapat mendorong daerah lain, termasuk desa dan pelaku usaha, untuk semakin aktif memastikan para pekerjanya terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dengan keberhasilan penyelenggaraan Paritrana Award 2025, Pemprov Kaltara sekaligus menegaskan diri sebagai daerah yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga serius melindungi kualitas hidup masyarakat melalui jaminan sosial bagi pekerja. (*)
