BALIKPAPAN, Fokusborneo.com – Pendidikan anak dan kesehatan warga dipastikan tetap terlindungi dari dampak pemangkasan anggaran. Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan kedua sektor ini tidak boleh tersentuh karena langsung berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan, pemerintah kota berkomitmen menjaga kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, dua sektor ini menjadi kebutuhan paling vital yang tidak boleh dikurangi anggarannya.
“Kita upayakan paling penting, pendidikan dan kesehatan tidak boleh terganggu. Termasuk program BPJS Kesehatan, itu tidak boleh dipotong,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).
Rahmad menjelaskan, kondisi APBD 2026 memang harus menyesuaikan pemangkasan dana dari pemerintah pusat. Namun, penyesuaian itu akan dilakukan secara selektif agar tidak berdampak langsung pada masyarakat luas.
Ia menyebutkan, program jaminan kesehatan nasional dan akses pendidikan harus tetap berjalan penuh. Selain sektor kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur tetap akan menjadi perhatian. Namun prioritasnya lebih diarahkan pada proyek-proyek yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan fasilitas umum, peningkatan jalan, dan sarana dasar lainnya.
“Kita tetap mengutamakan pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya,” katanya.
Sebaliknya, kegiatan yang bersifat seremonial maupun proyek pembangunan gedung yang belum mendesak akan ditunda. Rahmad menekankan efisiensi anggaran penting dilakukan agar beban fiskal tidak semakin berat.
“Kalau sifatnya seremonial atau masih bisa ditunda, seperti pembangunan gedung, mungkin akan kita alihkan ke tahun depan. Yang penting program utama masyarakat tetap jalan,” tegasnya.
Pemkot Balikpapan, lanjutnya, tengah menyiapkan simulasi anggaran untuk memetakan kebutuhan prioritas. Dengan langkah itu, pemerintah berharap dapat melihat lebih jelas sejauh mana pemangkasan pusat berpengaruh terhadap program kerja di daerah.
“Kita akan lihat nanti sejauh mana pemangkasan itu berpengaruh terhadap APBD 2026. Mudah-mudahan program prioritas kita tidak terganggu,” ujarnya.
Rahmad juga mengingatkan pentingnya efisiensi di seluruh lini birokrasi. Menurutnya, anggaran harus digunakan secara tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Sudah saya sampaikan kepada OPD harus realistis. Anggaran terbatas, jadi harus benar-benar fokus ke hal-hal yang dirasakan langsung oleh warga,” tambahnya.
Lewat strategi antisipasi tersebut, Pemkot Balikpapan optimistis pelayanan dasar tetap terjaga. Rahmad menegaskan, komitmen menjaga pendidikan dan kesehatan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
“Apa pun yang terjadi, dua sektor ini tidak boleh dikurangi. Karena ini menyangkut kebutuhan mendasar warga Balikpapan,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post