BALIKPAPAN, Fokusborneo.com – BPJS Kesehatan mencatat capaian signifikan dalam pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kalimantan Timur. Hingga Agustus 2025, jumlah peserta aktif mencapai 3,6 juta jiwa, atau sekitar 98,45 persen dari total penduduk, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kini telah terlindungi oleh jaminan kesehatan nasional.
Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah, yang berfokus pada pemerataan akses layanan kesehatan, peningkatan mutu fasilitas, serta inovasi digital untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan.
Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan, Anurman Huda menyampaikan capaian ini tidak lepas dari kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kami bersyukur, kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berhasil membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Layanan yang mudah, cepat, dan setara kini dapat dinikmati warga Kaltim, sekaligus mendukung keberlangsungan Program JKN,” ujarnya saat kegiatan Public Expose Pengelolaan Program JKN di Balikpapan, Senin (20/10).
Hingga Agustus 2025, realisasi pemanfaatan layanan kesehatan peserta JKN di Kaltim tercatat mencapai Rp2,3 triliun. Angka ini mencakup pembiayaan layanan rawat jalan, rawat inap, serta kegiatan promotif dan preventif yang tersebar di 504 fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, mulai dari puskesmas, klinik pratama, hingga rumah sakit pemerintah dan swasta.
Anurman menekankan kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama.
“Kami menetapkan enam poin Janji Layanan JKN di fasilitas kesehatan, mulai dari berobat cukup dengan KTP/NIK, tanpa fotokopi, tanpa iuran biaya, tanpa pembatasan hari rawat, memastikan ketersediaan obat, hingga pelayanan ramah tanpa diskriminasi. Hal ini dilakukan agar seluruh peserta merasa terlindungi dan pelayanan berjalan optimal,” tambah Anurman.
Selain itu, kontribusi iuran dari pemerintah daerah juga menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung program ini. Hingga Agustus 2025, total iuran dari Pemda se-Kaltim mencapai lebih dari Rp340 miliar untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bantuan Iuran, sementara bantuan iuran PBI JK telah disalurkan sebesar Rp9,9 miliar untuk masyarakat rentan.
Anurman menegaskan keberhasilan Program JKN juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial.
“Program JKN tidak hanya melindungi finansial peserta, tetapi juga mendorong layanan kesehatan yang lebih merata dan profesional. Semua pihak harus bergandengan tangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Kegiatan Public Expose ini sekaligus menjadi ajang evaluasi capaian dan penyampaian strategi pengembangan layanan ke depan. BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses, meningkatkan mutu layanan, serta menjaga keberlanjutan program, sebagai langkah strategis menuju Universal Health Coverage yang berkelanjutan.
“Dengan dukungan semua pihak, kami optimis seluruh masyarakat Kaltim dapat terus merasakan manfaat nyata dari JKN. Ini adalah bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berkeadilan sosial,” pungkas Anurman Huda. (oc/ar)
Discussion about this post