NUNUKAN, Fokusborneo.com – Distribusi sembako dan akses masyarakat di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, diharapkan lebih lancar dengan percepatan pembangunan infrastruktur perbatasan. Bupati Irwan Sabri mengapresiasi langkah Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, yang mengusulkan pembangunan jalan dan Jembatan Binuang secara prioritas kepada pemerintah pusat.
Bupati Irwan Sabri menekankan pentingnya percepatan pembangunan jalan dan Jembatan Binuang dari Malinau ke Krayan, yang diusulkan Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, kepada pemerintah pusat. Proyek ini diharapkan bisa melancarkan mobilitas sekitar 18 ribu warga Krayan serta memperlancar pengiriman kebutuhan pokok yang selama ini sangat bergantung pada jalur udara.
Menurut Irwan Sabri, aksesibilitas di Krayan selama ini sangat terbatas. Warga yang ingin ke Nunukan atau mengangkut sembako hanya dapat memanfaatkan jalur udara karena jalan darat belum memadai. Kondisi ini menjadi kendala bagi sekitar 18 ribu jiwa masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.
“Saya mengapresiasi Pak Gubernur yang cepat menyampaikan langsung ke Kemenkeu terkait kondisi jalan di Malinau dan Krayan. Saat ini masyarakat kita yang ingin ke Nunukan harus menggunakan jalur udara, sementara pesawat terbatas,” ujar Irwan Sabri.
Bupati menjelaskan, rencana intervensi jalan dari Malinau ke Krayan merupakan langkah kemajuan yang sangat penting. Selain mempermudah akses masyarakat, proyek ini juga memungkinkan distribusi sembako dan kebutuhan pokok menjadi lebih efisien, sehingga dapat menekan harga di daerah perbatasan.
“Kalau jalan ini sudah tersambung, aksesibilitas masyarakat di Krayan akan jauh lebih mudah. Selain itu, pengiriman sembako dari Malinau ke Krayan juga bisa lancar, menekan biaya dan harga di daerah kami,” jelasnya.
Irwan Sabri menambahkan, Pemkab Nunukan bersama Pemprov Kaltara telah meluncurkan subsidi ongkos angkut untuk mendukung distribusi barang. Hingga Desember 2025, total pengiriman sembako dari Malinau ke Krayan ditargetkan mencapai 26.000 ton, dengan rata-rata pengiriman 1,2 ton per minggu.
“Terima kasih juga kepada Pemprov Kaltara yang sudah memberikan subsidi ongkos angkut untuk masyarakat, sementara Pemkab Nunukan memberikan subsidi angkut barang. Ini sangat membantu,” tambah Bupati.
Selain akses jalan, Bupati Nunukan juga menyoroti kondisi jembatan di wilayah perbatasan yang sangat membutuhkan perhatian. Ia menyebut, beberapa jembatan, termasuk Jembatan Binuang, kini mengalami kerusakan parah dan perlu segera diperbaiki agar jalur transportasi dapat difungsikan dengan baik.
“Selain Jembatan Binuang, ada beberapa jembatan lain yang menghubungkan daerah perbatasan. Dua di antaranya dalam kondisi sangat parah. Mudah-mudahan bisa segera diintervensi agar masyarakat dapat melintas dengan aman,” ungkap Irwan.
Bupati menegaskan, koordinasi dengan pemerintah provinsi tetap dilakukan untuk memastikan tindak lanjut pembangunan jalan dan perbaikan jembatan berjalan lancar. Ia berharap arahan langsung dari Gubernur bisa mempercepat realisasi proyek strategis ini.
“Kami akan terus berkomunikasi dan koordinasi dengan Pak Gubernur, agar langkah percepatan ini bisa terlaksana sesuai kebutuhan masyarakat,” pungkas Irwan Sabri.
Sebelum ini, dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, bersama tujuh anggota lainnya ke Tarakan turut membahas kebutuhan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan, khususnya konektivitas antar daerah di Krayan, Kabupaten Nunukan dan Malinau.
“Pemerintah pusat masih punya pekerjaan rumah untuk memastikan percepatan pembangunan di Kaltara. Kalau bisa dipercepat lebih bagus, tidak perlu menunggu dua tahun. Kalau anggarannya bisa langsung penuh di 2026, pekerjaan jembatan dan jalan bisa selesai di tahun itu juga. Prinsipnya, kami ingin semua proyek infrastruktur di Kaltara tidak tertunda,” tegas Syaiful Huda, Selasa (28/10/2025).
Syaiful Huda menegaskan Komisi V DPR RI akan mengawal langsung proyek ini di tingkat pusat, termasuk dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan, agar pembangunannya bisa dipercepat dan selesai pada 2026.
“Kalau anggaran bisa dimajukan, kami siap memperjuangkannya agar tahun 2026 sudah tuntas. Ini termasuk Jembatan Binuang. Prinsip kami, semua proyek infrastruktur di Kaltara harus berjalan tanpa tertunda,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Zainal A. Paliwang menegaskan Jembatan Binuang telah menjadi prioritas utama yang akan diusulkan secara lengkap ke pemerintah pusat.
“Jembatan Binuang sebelumnya sudah dibahas dalam kunjungan Komisi V DPR RI. Kami menyiapkan usulan pembangunan secara lengkap agar segera masuk skema pendanaan pusat. Ini penting untuk memperlancar akses masyarakat Krayan dan distribusi sembako,” ujar Gubernur.
Gubernur Zainal menambahkan, proyek akses jalan dari Malinau ke Krayan yang dibagi dalam dua paket pekerjaan senilai Rp200 miliar juga menjadi perhatian serius. Proyek ini diharapkan membuka isolasi daerah pedalaman, memperlancar distribusi logistik, dan mengurangi ketergantungan masyarakat perbatasan pada Malaysia.
“Dari Malinau sampai Krayan ada dua paket pekerjaan senilai 200 miliar. Saya sudah bicara dengan mitra Komisi V dan Kementerian PUPR agar proyek ini berjalan sesuai target. Mudah-mudahan di akhir tahun sudah bisa fungsional. Ini penting agar masyarakat perbatasan tidak lagi hidup dalam keterbatasan akses,” kata Zainal. (*)
Discussion about this post