BALIKPAPAN, Fokusborneo.com – Tragedi yang menimpa enam anak di kawasan kubangan Grand City Balikpapan belum lama ini memantik perhatian serius Pemerintah Kota Balikpapan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menegaskan keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak, menjadi prioritas utama pemerintah.
Dalam rapat dengan DPRD Balikpapan, Sudirman menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan kajian mendalam terkait insiden tragis tersebut.
“Ini kejadian masih baru kemarin. Kami sudah melakukan kajian awal, dan tentu saja kami bisa melakukan penutupan atau pencabutan izin jika ditemukan pelanggaran,” ujarnya.
Ia menekankan, meski respons cepat diperlukan, langkah yang diambil harus berbasis data dan fakta yang jelas.
“Kami akan benar-benar mengkaji agar langkah yang diambil tepat. Tujuannya bukan hanya memberi sanksi, tetapi memastikan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kawasan tersebut,” tegas Sudirman.
DLH Balikpapan telah bekerja sama dengan berbagai instansi teknis untuk melakukan peninjauan lapangan. Tim memeriksa kondisi kubangan, memastikan area tersebut sesuai standar keamanan, dan menelusuri apakah pengelola telah memenuhi tanggung jawab mereka.
Sudirman menekankan, setiap kawasan yang memiliki potensi risiko wajib memberikan perlindungan maksimal, apalagi jika berdekatan dengan pemukiman atau sering dilalui warga.
Ia menyoroti pentingnya pengawasan yang konsisten dari pihak pengelola Grand City. Pemerintah daerah akan meminta pihak pengembang bertanggung jawab penuh.
Berbagai langkah pencegahan tengah dipertimbangkan, mulai dari pemasangan pagar pengaman, papan peringatan, hingga penataan ulang area berbahaya.
“Semua pihak harus mengambil peran, terutama pengelola kawasan. Keselamatan anak-anak tidak boleh ditawar,” tambah Sudirman.
Insiden ini menjadi pengingat keras bagi masyarakat maupun pengelola kawasan agar lebih waspada terhadap potensi bahaya. Anak-anak yang sedang bermain memerlukan lingkungan yang aman, dan setiap kelalaian bisa berakibat fatal.
Pemerintah menegaskan, evaluasi dan tindak lanjut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga akan melibatkan aspek edukasi dan sosialisasi keselamatan bagi warga sekitar.
“Sebenarnya tindakan preventif jauh lebih penting daripada sekadar memberi sanksi,” tegasnya.
Pemerintah akan terus memantau kondisi kawasan Grand City dan menyiapkan rekomendasi resmi. Termasuk kemungkinan penutupan sementara atau permanen, jika terbukti ada pelanggaran yang membahayakan keselamatan masyarakat. (oc)
Discussion about this post