JAKARTA, Fokusborneo.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia terkait rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di ibu kota provinsi, Tanjung Selor.
Dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si dan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelatihan vokasi dan pengembangan sumber daya manusia di provinsi yang tengah berkembang pesat di sektor industri dan proyek strategis nasional.
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Bustan menjelaskan, BLK dirancang sebagai pusat pelatihan berbasis kompetensi (Competency Based Training) yang mampu meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal sekaligus menurunkan angka pengangguran.
“BLK ini akan menjadi pusat pelatihan yang memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia industri. Tenaga kerja lokal dapat lebih siap dan kompeten, serta mendukung percepatan Proyek Strategis Nasional di Kalimantan Utara,” kata Bustan usai pertemuan Rabu (10/12/2025).
Bustan menambahkan, kondisi tenaga kerja lokal saat ini belum sepenuhnya sesuai kebutuhan perusahaan dan sektor industri. Beberapa perusahaan besar, seperti KIPI, PLTA Mentarang, dan PT. Phoenix, membutuhkan tenaga kerja terampil yang saat ini masih terbatas ketersediaannya di provinsi.
“Prioritas utama adalah penyerapan tenaga kerja lokal di tengah arus investasi besar dan kehadiran tenaga kerja asing. Hal ini sangat penting agar masyarakat Kaltara memperoleh manfaat langsung dari proyek strategis yang sedang berjalan,” tambah Bustan.
Selain itu, audiensi juga membahas sejumlah isu terkait hubungan industrial, antara lain hak-hak pekerja, dugaan pemberangusan serikat buruh, perselisihan jaminan hari tua, dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
Regulasi penempatan tenaga kerja lokal yang mendukung penyediaan tenaga kerja terampil juga menjadi bagian dari pembahasan.
“Sejumlah regulasi daerah saat ini sedang disesuaikan agar lebih berpihak pada tenaga kerja lokal, termasuk mekanisme penempatan tenaga kerja pada proyek industri dan PSN. Sinergi dengan pemerintah pusat akan memperkuat efektivitas regulasi ini,” kata Bustan.
Pembangunan BLK akan dibiayai oleh World Bank (Bank Dunia), dengan pengelolaan anggaran fisik dilakukan langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Pemerintah Provinsi Kaltara telah menghibahkan lahan seluas lima hektare di pusat pemerintahan Tanjung Selor sebagai lokasi pembangunan. Perkiraan biaya pembangunan mencapai Rp61 miliar, dengan rencana konstruksi dimulai pada Mei 2026.
“Lahan sudah disiapkan dan proses administrasi penganggaran akan segera dilakukan oleh Kemnaker. Diharapkan pembangunan fisik dapat dimulai tepat waktu, sehingga BLK dapat segera difungsikan,” ujar Bustan.
BLK ini juga diproyeksikan menjadi pusat pelatihan untuk mendukung kebutuhan industri di berbagai sektor, termasuk sektor energi, infrastruktur, dan proyek strategis nasional.
Tenaga ahli dan instruktur yang kompeten akan disiapkan untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri, sehingga kualitas tenaga kerja lokal meningkat secara signifikan.
“Pelatihan berbasis kompetensi akan menyiapkan tenaga kerja yang tidak hanya mampu memenuhi standar industri, tetapi juga mampu bersaing di pasar kerja regional dan nasional,” jelas Bustan.
Dengan pembangunan BLK ini, pemerintah provinsi menargetkan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, optimalisasi penyerapan tenaga kerja, dan kesiapan menghadapi berbagai proyek industri besar dan proyek strategis nasional yang ada di Kalimantan Utara.
“Audiensi ini membuka peluang untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan industri, sehingga program pembangunan BLK dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” tutup Bustan. (*/saf)
Discussion about this post