JAKARTA, Fokusborneo.com – Komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik yang cepat, transparan dan terintegrasi melalui inovasi pelayanan publik mengantarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai Outstanding Public Service Innovations (OPSI) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025.
Penghargaan itu diserahkan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI, Rini Widyantini kepada Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum di Aula Gedung KemenPANRB RI di Jakarta, Senin (15/12) pagi.
Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik yakni SIBATIK (Sistem Informasi Bullying Terintegrasi dan Interaktif) yang berorientasi langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menteri PANRB RI Rini Widyantini menyampaikan bahwa inovasi merupakan salah satu cara pemerintah merespons kompleksitas kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.
“Melalui inovasi pelayanan publik, kita ingin menghadirkan solusi nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat, bukan sekadar melahirkan ide baru,” ujarnya.
Rini Widyantini mengingatkan agar inovasi yang telah mendapatkan penghargaan tidak berhenti pada seremoni semata. Tetapi juga dapat direplikasi dan diterapkan oleh instansi lain di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran perangkat daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) serta para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam menciptakan dan mengimplementasikan inovasi pelayanan publik di Kaltara.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk pemerintah daerah, tetapi untuk seluruh masyarakat Kaltara. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan inklusif,” kata Gubernur Zainal.
Menurutnya, dengan penerapan inovasi SIBATIK di tengah masyarakat akan mampu mendorong pencegahan perudungan atau bullying yang juga sekaligus membatasi akses anak-anak terhadap konten kekerasan di dunia maya.
Gubernur menegaskan, praktik bullying atau perudungan sudah tidak boleh lagi terjadi di lingkungan pendidikan khususnya di Provinsi Kaltara.
Ia juga mengapresiasi inovasi SIBATIK dikembangkan SMA Negeri 1 Nunukan Selatan sebagai platform digital yang mempermudah deteksi, pencegahan, dan penanganan perundungan di lingkungan sekolah.
Zainal menegaskan melalui sistem yang terintegrasi tersebut, siswa, guru, orang tua hingga pihak kepolisian dan dinas pendidikan dapat saling terhubung dan berkolaborasi secara responsif dalam pencegahan Bullying.
Melalui pencapaian ini, Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berorientasi pada pelayanan prima. (dkisp)
Discussion about this post