JAKARTA, Fokusborneo.com — Kementerian Koperasi sedang melakukan sejumlah perubahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Di antaranya adalah mengubah strategi komunikasi sehingga lebih menjangkau kelompok Milenial dan Gen Z.
Demikian antara lain disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono ketika menerima kunjungan organisasi perusahaan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Kantor Kementerian Koperasi, Jalan HR. Rasuna Sadi, Jakarta Selatan, Rabu petang, 21 Januari 2026.
Ferry mengatakan dirinya optimistis, Milenial dan Gen Z di Indonesia dapat tumbuh menjadi pelaku ekonomi yang handal, salah satunya dengan menekuni koperasi.
“Di tahun 2026 ini ada beberapa perubahan strategi yang sudah dan sedang dilakukan Kementerian Koperasi. Yang pertama adalah perubahan strategi komunikasi, karena kita ingin menyasar kalangan Milenial dan Gen Z,” ujar Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
“Koperasi Merah Putih yang menjadi salah satu program utama pemerintahan Prabowo Subianto didisain untuk mendorong peningkatan produktivitas bangsa, dan menjadi wadah untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” ujar Ferry yang baru terpilih sebagai Ketua Harian Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
Bersamaan dengan perubahan strategi komunikasi, hal lain yang juga sedang dibenahi adalah strategi digitalisasi koperasi.
“Kita mau bertransformasi dari data-data yang sebelumnya sifatnya masih sangat statis. Kementerian Koperasi kemarin-kemarin hanya sekadar mendapatkan laporan Rapat Anggota Tahunan, misalnya, tapi tidak memiliki data yang lebih utuh, lebih komplit, yang bisa mengetengahkan data-data tentang koperasi desa dan segala macam aktivitasnya,” urai Ferry.
Dia menambahkan, dari sejumlah perubahan yang dilakukan, diharapkan koperasi dapat tumbuh tidak sekadar lembaga tapi dapat menjadi badan usaha yang berorientasi profit dan bermanfaat untuk anggota dan masyarakat.
Bersamaan dan untuk mendukung hal itu itu, Kementerian Koperasi juga sedang melakukan validasi, antara lain dengan menambah jumlah pegawai sekitar 800 pegawai, dan meningkatkan status Kementerian Koperasi menjadi kementerian Kelompok II.
Hal lain yang disampaikan Ferry adalah proses finalisasi daftar inventarisasi masalah drat undang-undang baru sistem perkoperasian nasional untuk menggantikan UU 25/1992 tentang Perkoperasian yang selama ini menjadi pedoman bagi Kementerian Koperasi.
Kementerian Koperasi juga sedang menyiapkan Badan Layanan Umum (BLU) pendidikan dengan menggandeng Ikopin University di Jatinangor, Sumedang, untuk menciptakan kader koperasi yang lebih fresh dan kekinian.
“Kami sudah menandatangani MoU dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Nanti akan ada mata kuliah dasar tentang koperasi dan ekonomi Pancasila di lingkungan perguruan tinggi. Juga akan ada KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang akan diperbantukan untuk membantu program-program dan kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” sambung Ferry.
Tidak cukup sampai di situ, Kementerian Koperasi juga mengoptimalkan kinerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang membantu pembiayaan koperasi.
“Sesuai Inpres 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kami mendapatkan amanah untuk membuat model bisnis dan menyelenggarakan modul-modul pelatihan untuk pengawas, pengurus, dan pengelola,” masih ujar Ferry.
Dalam pertemuan itu, Ferry juga menjelaskan proses pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan perlengkapan Koperasi Merah Putih sesuai Inpres 17/2025.
“Per hari ini data tanah yang teridentifikasi di sistem informasi manajemen Koperasi Merah Putih ada 47 ribu titik tanah yang siap dibangun fisik gerai, pergudangan, dan perlengkapan Koperasi Merah Putih. Yang sedang dibangun 27 ribu fisik gerai. Diharapkan Maret atau April sekitar 25 ribu sampai 30 ribu bangunan fisik gerai, gudang, dan perlengkapan selesai dibangun dan siap untuk operasional,” katanya.
Dengan demikian di akhir tahun 2026 ini diharapkan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan perlengkapan 80 ribu Koperasi Merah Putih rampung.
“Tugas ini memang tidak ringan. Sesuai keinginan Presiden, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih khususnya akan menjadi instrumen ekonomi baru sehingga masyarakat desa dan kelurahan tidak sekadar menjadi penerima manfaat tapi juga menjadi pelaku usaha ekonomi. Mereka akan menjadi bagian dari ekosistem baru ekonomi yang terintegrasi dengan banyak lembaga ekonomi lain seperti UMKM, pasar tradisional, Bumdes dan sebagainya, termasuk masyarakat media seperti JMSI,” jelas Ferry.
Adapun Ketua Umum JMSI Teguh Santosa dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas kerja keras Kementerian Koperasi mewujudkan keinginan Presiden Prabowo mengembalikan arah, sistem dan praktik ekonomi nasional sesuai Konstitusi.
Dalam pertemuan di ruang rapat lantai 8 Kantor Kementerian Koperasi itu Teguh didampingi sejumlah Pengurus Pusat JMSI, yakni Ketua Harian Ari Rahman, Wakil Bendahara Riza Awaluddin, Ketua Bidang Jurnalisme Berkualitas Dino Umahuk, Ketua Bidang Usaha dan Pendanaan Syarif Hidayatullah, serta staf Sekretariat Nurfaizah Al Adabiyah.
“Kami memahami tugas Kementerian Koperasi yang tidak mudah. Sebagai organisasi perusahaan yang bergerak di sektor media dan pemberitaan, kami memiliki sumber daya yang siap memberikan dukungan pada kerja besar pemerintah mewujudkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Teguh.
Teguh juga mengatakan, sebagai orang yang mengenal Menteri Koperasi sejak lama dan bergaul di sejumlah organisasi, dirinya yakin Ferry Juliantono dalam mengemban amanah dan penugasan khusus dari Presiden Prabowo. (*)
Discussion about this post