TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan komitmennya dalam mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik, khususnya pada layanan kepelabuhanan. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan, Risdianto, S.Pi, M.Si, dalam High Level Meeting (HLM) Implementasi Pelabuhan Siap QRIS se-Kalimantan Utara yang digelar di Hotel Luminor, Senin (9/2).
Forum strategis tersebut mempertemukan para sekretaris daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Utara bersama Bank Indonesia serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan ini difokuskan pada penyelarasan kebijakan dan langkah konkret untuk menerapkan sistem pembayaran non-tunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di seluruh layanan pelabuhan.
Dalam kesempatan itu, Risdianto menyampaikan bahwa Pemkab Bulungan memandang digitalisasi sistem pembayaran sebagai kebutuhan yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, penerapan QRIS di kawasan pelabuhan akan menciptakan proses transaksi yang lebih praktis, aman, dan terukur.
“Digitalisasi pembayaran bukan hanya soal kemudahan, tetapi juga bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pelayanan publik agar lebih transparan dan efisien,” kata Risdianto.
Ia menambahkan, penggunaan QRIS di pelabuhan diharapkan mampu menekan potensi risiko pengelolaan uang tunai sekaligus mempercepat arus layanan bagi pengguna jasa. Selain itu, sistem pembayaran digital dinilai sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong reformasi birokrasi berbasis teknologi.
Lebih jauh, implementasi QRIS juga membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar pelabuhan untuk terlibat langsung dalam ekosistem ekonomi digital. Dengan terintegrasinya UMKM ke dalam sistem pembayaran non-tunai, diharapkan terjadi peningkatan daya saing dan akses pasar yang lebih luas.
HLM Implementasi Pelabuhan Siap QRIS ini menjadi langkah awal penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan para pemangku kepentingan dalam mendukung program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di Kalimantan Utara. Ke depan, Pemkab Bulungan siap berperan aktif dalam mendorong realisasi pelabuhan yang modern, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis digital.(*/DKIPPemkabBulungan)
Discussion about this post