JAKARTA – Masyarakat ramai-ramai menyuarakan kenaikan listrik pasca bayar di saat kondisi sulit seperti ini. Kenaikan yang secara tiba-tiba membengkak, membuat masyarakat mengeluh.
Menanggapi polemik tersebut, Pimpinan Komite II DPD RI Hasan Basri menyampaikan, keprihatinannya atas kesusahan yang di alami masyarakat di berbagai daerah karena beban tarif listrik yang harus dibayarkan. Khususnya keluhan pelanggan listrik non subsidi 900 VA dan 1.300 VA terkait tagihan listrik yang bulan ini membengkak.
“Pemerintah seharusnya melakukan kajian komprehensif terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan penghitungan tarif listrik, sehingga tidak membuat polemik dan kegaduhan,†kata anggota DPD RI berasal dari Kalimantan Utara.
Hasan menjelaskan, dimasa pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan. Bahkan, untuk makan sehari-hari mereka juga kesulitan. Jangan sampai, rakyat tercekik dan semakin menderita dengan kebijakan Pemerintah.
“Penghematan listrik oleh masyarakat saat penerapan PSBB, memang menjadi solusi. Hanya saja kebijakan yang pro rakyat di saat kondisi sulit seperti ini, harus diprioritaskan,†jelas HB.
Ia mengatakan, meski melansir dari keterangan resmi PLN tidak menaikkan tarif listrik. Namun terjadi lonjakan hingga dua kali llipat dalam tagihan listrik dikarenakan perubahan mekanisme penghitungan dan perilaku pelanggan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dijelaskan bahwa terjadi perubahan perilaku konsumen, dimana terjadi kenaikan penggunaan rata-rata 70 kWh.
“Transparansi hitungan sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya dan simpang siur pemberitaannya. Justru yang diharapkan tarif listrik rendah sehingga tagihan tidak memberatkan dan mencekik masyarakat,†terang Senator Hasan Basri.
Hasan menambahkan, memang Pemerintah sudah menanggung 100 persen biaya listrik golongan 450 VA dan diskon 50 persen biaya listrik golongan 900 VA hingga tiga bulan ke depan. Pelanggan golongan 450 VA yang mendapatkan penggratisan pembayaran listrik jumlahnya sekitar 23,9 juta pelanggan dan golongan 900 VA tidak mampu sekitar 7,3 juta pelanggan. Ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu di tengah wabah virus corona.
“Tapi kenyataannya masyarakat kaget dan menjerit atas kenaikan tagihan bulan ini. Di media sosial dibanjiri keluhan para pelanggan yang harus membayar dua kali lipat tarif listrik di saat pemberlakuan PSBB. Sebab selama berdiam di rumah, mereka menggunakan akses listrik selama 24 jam,†tambah Hasan Basri.
Menurutnya, kondisi ini, menjadi ketimpangan pembayaran bagi pelanggan listrik non subsidi 900 VA dan 1.300 VA yang membayar lebih tinggi. Sedangkan bagi golongan 450 VA digratiskan dan golongan 900 VA mendapat diskon hingga 50 persen selama tiga bulan ke depan.
“Pihak PLN sudah menjelaskan simulasi penghitungan tagihan listrik PLN sebagaimana sudah diklarifikasi dan diberitakan oleh berbagai media. Namun di lapangan, masyarakat tetap keberatan dengan persoalan membengkaknya tagihan listrik ini, apalagi masyarakat yang terdampak Covid-19,†ungkap HB.
Lebih lanjut Hasan mengatakan, pencatatan meteran secara langsung yang biasanya dilakukan oleh petugas PLN secara door to door, saat ini dibatasi. Malah masyarakat diharapkan mengirim sendiri stand meternya melalui online. Cara ini, bilangnya sedang didorong PLN untuk pembayaran tagihan listrik di bulan Mei.
“Perhitungan menggunakan metode ini, masih sangat sedikit yakni di bawah 1 persen pelanggan yang inisiatif mengirim. Sebab masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi apalagi bagi masyarakat di daerah yang sulit jangkauan akses internet seperti di daerah perbatasan,†tutup Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri.(**/mt)
