TARAKAN – Tiba di Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra langsung menggelar rapat koordinasi bersama Komite I DPD RI, Kepala Daerah dan Forkopimda di Gedung Serbaguna Balai Kota Tarakan, Senin (22/3/2021).
Hadir dalam rakor yakni, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Kepala BPN Kaltim – Kaltara, Walikota Tarakan, Bupati Tana Tidung, Perwakilan Pemkab Bulungan dan Forkopimda.
“Kunjungan pertama ke Kaltara, buat cari beberapa persoalan agraria, konflik sengketa. Juga kaitan dengan tapal batas lalu juga HGU (Hak Guna Usaha) kita cari tahu permasalahan – permasalahan apa,” ungkap Wamen ATR/BPN Surya Tjandra.
Surya Tjandra juga mengatakan, selain persolan agraria ke Kaltara juga dalam rangka mencari peluang ekonomi.
Menurutnya, peluang ekonomi Kaltara yang paling menonjol adalah perikanan tambak. Dan sertifikasi lahan tambak saat ini juga masih menjadi kendala.
“Kita ingin bantu percepatan legalitas asetnya (tambak) ini tantangan masalahnya dimana kita cari tahu dan selesaikan bersama,” tegasnya.
Wamen mengungkapkan, rakor di Tarakan merupakan pertemuan istimewa karena hadir juga pimpinan daerah, forkopimda. Dan ini penting karena dibutuhkan kerjasama dari daerah untuk mendorong pembangunan di Kaltara dan Tarakan.
“Sertifikasi lahan tambak sangat bisa dilakukan,” ujarnya.
Wamen menambahkan, lahan tambak di Kaltara sangat luas, bahkan satu orang bisa memiliki 100 hektar.
“Maksimal kan 25 hektar, karena ini sidah laam dan tambak tradisional nanti kita lihat apakah aturan untuk sertifikasi lahan tambak bisa digunakan atau tidak,” imbuhnya.
Untuk itu karena luasan tambak cukup besar, maka perlu penyesuaian secara konstektual, perlu belajar dari masyarakat dan kepala daerah. (wic/Iik)
