TARAKAN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan rapat kerja (Raker) bersama dengan stakeholder sektor perekonomian untuk mengetahui capaian indikator makro ekonomi Kaltara di Hotel Tarakan Plaza, Rabu (16/2/22).
Raker yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kaltara Norhayati Andris dan didampingi Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltara Ahmad Usman serta Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltara Muhammad Hatta, dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltara Tedy Arief Budiman, Kepala BPS Kaltara Tina Wahyufitri dan Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kota Tarakan Umar, Bappeda dan Biro Ekonomi Pemprov Kaltara.
Ketua DPRD Provinsi Kaltara Norhayati Andris mengatakan pertemuan ini untuk mengetahui capaian indikator makro perekonomian Kaltara. Negitu juga capaian perekonomian regional Kaltara menurut lapangan usaha dan analisa perekonomian regional untuk pengambilan kebijakan regulasi.
“Kami ingin mengetahui pertumbungan Kaltara sudah sampai dimana, apakah sudah menuju ke satu kedaulatan ekonomi berubah maju dan sejahtera. Fungsi kami sebagai pengawasan, ingin mengetahui minimal gambaran bagaimana keadaan ekonomi dan perputaran keuangan di Kaltara ini yang ingin diketahui,” ujar Norhayati.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltara Ahmad Usman menambahkan data hasil diskusi ini, diharapkan bisa menjadi rumusan untuk menyusun pokok pikiran DPRD. Selain itu ingin menginvetarisir semua permasalahan, sehingga bisa mendiagnosa arah dan evaluasi pembangunan di Kaltara berdasarkan basis data yang ada.
“Insyakallah ini akan disampaikan pada saat ranwal (Rancangan Awal) RKPD (Rancangan Kerja Pemerintah Daerah). Data statistik ini, nantinya bisa menjadi bahan pemerintah membuat kebijakan bagaimana cara mendorong sektor perikanan, pertanian dan sektor lainnya di Kaltara tumbuh,” kata Ahmad Usman.
Ahmad Usman menambahkan pertumbuhan ekonomi di Kaltara dari tahun ke tahun, posisi 3 besar selalu di tempati sektor pertambangan, hasil perikanan dan kontruksi. Sektor perikanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, didorong supaya ekspor hasil perikanan bisa dilakukan dari Kaltara.
“Karena selama ini memang komoditi ekspor kita di reekspor oleh daerah lain seperti masuk ke Jawa Timur kemudian Jawa Timur yang mendapat statistiknya. Kelemahan kita belum bisa menampilkan potret produksi kita di dunia internasional,” jelas Politisi PKB.
Ahmad Usman mengungkapkan Komisi II DPRD Provinsi Kaltara ingin mendorong pemerintah supaya fokus dalam mengembangkan sektor yang menjadi diprioritaskan. Sehingga program yang dijalankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa tepat sasaran.
“Kita mau nanti seluruh stakeholder bersinergi dengan satu tujuan, agar perencanaan pembangunan benar-benar pendekatannya tematik. Seperti tema pembangunan tahun ini apa, tahun berikutnya apa jadi jelas. Kalau kita parsial semua dikerjakan tidak akan mengerucut dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Ahmad Usman.
Sementara itu, Kepala KPwBI Provinsi Kaltara Tedy Arief Budiman memaparkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kaltara selama 2021, diangka 7,08 persen. Dibandingkan Provinsi lain di Kalimantan, Kaltara ada diposisi kedua setelah Kalimantan Tengah yang mencapai 7,61 persen.
“Dibandingkan saudara kita di Kaltim memang agak tertekan ya karena di Kaltim pertumbuhannya hanya 2,91 persen,” jelas Tedy.
Tedy menjelaskan indikator ekonomi makro yang bisa dijadikan referensi pertama dilihat dari tingkat kemiskinan, kemudian gini rasio serta pengangguran terbuka dan indek pembangunan manusia.
“Alhamdulilah di tahun 2021 kemarin dari perhitungan BPS semuanya menunjukan angka yang membaik,” beber Tedy.
Tedy menambahkan sebagai contoh untuk angka kemiskinan dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan dari semula 7,41 menjadi 6,85 persen. Gini rasio juga semakin baik dari 0,3 di tahun 2020 menjadi 0,29 di tahun 2021 serta tingkat pengangguran di tahun 2021 tercatat 4,58 persen sementara di 2020 tercatat 4,95 persen artinya ada penurunan.
“Yang kita agak disoroti adalah indek pembangunan manusia. Memang di tahun 2020 agak turun dibanding 2019 semula 71 persen menjadi 70,63 persen namun di tahun 2021 kembali membaik menjadi 71,19 persen,” ungkap Tedy.
Tedy menerangkan untuk fiskal belanja yang dilakukan di tahun 2021 relatif sudah bagus dibanding tahun 2019. Di tahun 2021 ini mencatat angka 87,80 persen.
“Dibandingkan dengan passing grade 90 persen artinya angka 87,80 persen ini masih dapat ditingkatkan di tahun yang akan datang. Kendalanya tentunya tidak terlepas dari pergesaran anggaran, termasuk pembatasan atau sosial distancing,” papar Tedy.
Tedy berharap di tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi di Kaltara tetap berlanjut sebagai mana pertumbuhan ekonomi nasional. Diperkirakan pertumbuhannya dikisaran 4,7 sampai 5,5 persen.
“Itu dari hasil assessment perhitungan kami. Tetapi dalam perkembangannya tentunya sinergi dan kolaborasi pemerintah, anggota dewan dan pelaku usaha sangat menentukan termasuk percepatan vaksinasi yang tentunya menjadi pencegahan terhadap Covid-19 ini,” tutup Tedy.(Mt)
