BERAU, Fokusborneo.com – Momen bersejarah bagi kemandirian energi Kalimantan. PT PLN (Persero) berhasil merampungkan megaproyek pembangunan transmisi interkoneksi yang menyatukan sistem kelistrikan Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara). Penyatuan ini tidak hanya sebatas sambungan kabel, melainkan fondasi layanan listrik super kuat yang memastikan pasokan andal, merata, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat di dua provinsi.
Keberhasilan ini dicapai oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT), unit yang bertanggung jawab penuh atas pengembangan infrastruktur kelistrikan di wilayah ini. Lingkup kerja UIP KLT meliputi seluruh tahapan proyek pembangunan, mulai dari inisiasi, perencanaan, perijinan, penyiapan lahan, konstruksi, pengujian-pengujian hingga serah terima proyek. Secara spesifik, pembangunan transmisi yang membentang 921,71 kilometer sirkuit (kms) dan ditopang oleh 1.279 tower ini melewati beberapa kabupaten seperti Kutai Timur, Berau, Bulungan, dan Tana Tidung, yang kini menerima kualitas suplai yang lebih baik.
Penyelesaian jalur penghubung ini menjadi bukti nyata komitmen PLN dalam menyediakan listrik sebagai hak dasar dan pendorong kemajuan daerah. Tidak hanya itu pembangunan ini juga menjadi penguat sistem kalimantan dalam menyambut transisi energi menuju energi bersih yakni PLTA Kayan, PLTA Ujung Bilah dan lainnya. Keberhasilan proyek ini secara langsung didukung oleh koordinasi antar unit pelaksana di lapangan, yang dipimpin oleh Manager Unit Pelaksana Proyek (MUPP). MUPP bertanggung jawab memonitor dan mengawasi kinerja Kontraktor, serta penanganan pembukaan lahan sesuai prosedur.
Seluruh proses pekerjaan telah melalui tahapan yang sistematis dan terencana. Dimulai dari tahap perencanaan, dilanjutkan dengan penyiapan lahan dan Right of Way (ROW), pekerjaan pondasi, erection (pendirian tower), stringing (penarikan kabel), proses pengujian-pengujian hingga akhirnya mencapai tahapan layak diberi tegangan pertama atau yang lebih dikenal dengan energize. Sertifikat Laik Operasi (SLO) juga diproses dengan memastikan seluruh peralatan dapat berfungsi dengan baik dan aman, sehingga proses serah terima proyek dapat dilakukan dengan baik kepada unit pengusahaan (unit PLN yang mengoperasikan).
Dalam setiap tahapannya, PLN menerapkan tata kelola stakeholder yang akuntabel, sebagaimana diatur dalam Prosedur Identifikasi dan Mapping Stakeholder. Prosedur ini bertujuan mengidentifikasi secara sistematis semua pihak yang berpotensi mempengaruhi atau dipengaruhi proyek, mulai dari Masyarakat Terdampak (pemilik lahan, pengguna jalan), Kelompok Rentan (lansia, masyarakat adat), hingga instansi pemerintah terkait. Seluruh stakeholder diklasifikasikan berdasarkan atribut Kekuatan (Power), Kepentingan (Interest), dan Keabsahan (Legitimacy) untuk menetapkan strategi komunikasi yang tepat.
General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, menegaskan, “Upaya ini adalah wujud nyata janji kami: Listrik untuk rakyat harus terjamin. Dengan menyatunya sistem Kaltim-Kaltara, kami menciptakan layanan yang kokoh, siap melayani lonjakan kebutuhan rumah tangga dan industri, serta menjadi penopang utama menuju masa depan Kalimantan yang lebih terang.”
Konektivitas tersebut kini bekerja lebih efektif dengan dukungan lima titik pengatur daya baru di Maloy, Talisayan, Berau, Tanjung Selor, dan Tidang Pale, yang memastikan pengelolaan listrik lebih presisi. Selain itu, proyek ini dilengkapi dengan teknologi pengawasan berbasis kabel optik dan sistem kendali digital, bahkan telah disiapkan untuk integrasi operasional berbasis 5G. Inovasi teknologi ini membantu PLN merespons dan mengatasi gangguan secara real-time dan cepat.
Dengan terselesaikannya proyek interkoneksi ini, didukung oleh tata kelola proyek yang baik dan stakeholder engagement yang terencana, PLN mempertegas langkahnya dalam menghadirkan layanan yang semakin dapat diandalkan oleh masyarakat. Energi untuk rakyat bukan sekadar slogan, melainkan komitmen yang terus dikerjakan hari demi hari.(**)
Discussion about this post