KUALA LUMPUR,Fokusborneo.com — PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menegaskan pentingnya pengelolaan risiko dan liabilitas dalam pengembangan proyek Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) agar dapat berkelanjutan sekaligus layak investasi (bankable). Dalam mitigasi risiko pengembangan proyek CCUS, diperlukan sinergi berbagai pihak, termasuk peran operator dan regulator, penyedia insentif, sekaligus pengelola risiko bersama dan melihat tolok ukur keberhasilan secara global.
Dalam paparannya yang bertajuk “Managing CCUS Risk and Liabilities: Enabling Bankable Projects for a De-carbonized Future”, Whisnu Bahriansyah, Direktur Manajemen Risiko PHE memaparkan meski terdapat lebih dari 600 proyek CCS dalam jangkauan global, masih banyak yang harus menjawab tantangan teknologi, biaya, keterbatasan kapasitas, hingga tantangan bisnis (27/08).
Sebagai bisnis baru yang ramah lingkungan, PHE akan mengembangkan klaster bisnis CCS/CCUS dengan kapasitas End-to-end process (E2E) sekitar 60 metrik ton per tahun (MTPA). PHE saat ini memiliki 13 proyek CCS/CCUS yang sedang berjalan dengan potensi kapasitas penyimpanan emisi karbon sebesar 7,3 Giga Ton (GT).
“CCS/CCUS menjadi pilar penting dalam mendukung target penurunan emisi 69% dari sektor energi pada 2030, serta menjadi bagian penting dari komitmen Pertamina Group mencapai Net Zero Emission pada 2060. PHE siap mengambil peran sebagai penggerak utama implementasi CCS/CCUS di Indonesia dan kawasan,” ujar Whisnu.
Lebih lanjut Whisnu menuturkan, Pertamina Group akan mengembangkan model bisnis CCS/CCUS terintegrasi yang mencakup penangkapan karbon, transportasi, kompresi, hingga penyimpanan. Model ini tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan domestik, tetapi juga membuka peluang bagi pasar regional melalui konsep CCS-as-a-service. Dalam skema ini, PHE berperan sebagai penghubung berbagai sumber emisi dengan lokasi penyimpanan melalui pembangunan infrastruktur menengah, sekaligus mengelola jaringan transportasi CO₂ darat maupun laut serta penyimpanan geologi.
“CCS/CCUS bukanlah solusi instan, melainkan pilar krusial dalam transisi energi Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan fondasi regulasi yang menjadi tonggak penting dalam arah kebijakan energi rendah karbon. Tantangan berikutnya adalah menyelaraskan kebijakan lintas sektor dan menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi para pelaku industri. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah, industri, institusi akademik, dan mitra teknologi global” pungkas Whisnu.
Paparan ini disampaikan langsung dalam forum Asia Pacific CCUS Conference & Exhibition 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia yang dihadiri lebih dari 500 peserta dari 20 negara.
PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). PHE juga senantiasa berkomitmen Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan. Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandardisasi ISO 37001:2016.(**)
