TARAKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltara pantau pelaksanaan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten dan Kota, mulai dari pendaftaran, tes tertulis hingga proses tes wawancara.
Komisioner KPU Kaltara Hariyadi Hamid menjelaskan, secara umum memang tidak ada kendala dalam proses rekrutmen PPK, KPU Kaltara hanya menekankan kepada KPU Kab/Kota untuk taat dengan regulasi yang ada.
Khusus daerah yang letak geografisnya sulit untuk dijangkau, KPU sudah antisipasi dari awal yakni boleh melakukan pengunduran jadwal dengan dasar surat edaran KPU RI.
“Memang ada kendala di Malinau terkendala dengan Pesawat untuk masuk ke daerah pedalaman, untuk malinau tes wawancara diluar dari jadwal yang ditentukan,” terang Hariyadi Hamid, Sabtu (8/2/2020).
KPU Kaltara sudah perintahkan KPU Kab/Kota untuk segera koordinasi dengan stakeholder terkait khsusunya maskapai pesawat, jika tidak memungkinkan satu pesawat segera pindah maskapai lain.
“Saya juga arahkan koordinasi dengan Bawaslu untuk persamaan persepsi terkait hal tersebut, sehingga regulasi seperti ini mereka juga paham, tingkat provinsi sudah tinggal teman-teman Kab/Kota,” ujarnya.
Selain geografis KPU juga menemukan persayaratan calon PPK ditahap tes wawancara, seperti pernah menjadi PPK 2 periode dan pernah menjadi caleg atau anggota parpol.
“Kita buat perlakuan khusus, tetap regulasi kita tegakan, sehingga mereka dari awal lolos tidak akan bisa kita tentukan sebagai calon terpilih,” tegas Hariyadi.
Sementara itu KPU Kaltara juga mendorong aturan kesehatan agar ideal, dimana surat kesehatan jasmani bisa dari pukesmas, sementara yang sifatnya rohani harus dari Lembaga terkait biasanya di RSU atau bebas Narkoba.
“Kita coba formulasinya walaupun secara regulasi harus dari awal, karena terlalu mahal mungkin calon-calon terpilih baru digunakan,” bebernya.
Kuota rekrutmen PPK seluruh daerah sudah terpenuhi, meski ada 2 daerah di Bulungan, dan 3 Kecamatan di Malinau kurang dan harus di perpanjang, seluruhnya terpenuhi kuota. (spo/wic)
