TARAKAN – Komisi 2 DPRD Kota Tarakan memantau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Tarakan, Selasa (23/6/20). Dari hasil kunjungan ini, banyak ditemukan sekolah mengeluh tidak bisa mengakses website PPDB online untuk menginput data siswa yang mendaftar.
Kunjungan yang sudah dilakukan selama dua hari sejak Senin kemarin, mendatangi SMP N 1,2,3,4,5, dan SD Utama 1, Utama 2, 03,08, 012 dan 045 di Kelurahan Pantai Amal. Dari sekolah yang didatangi, keluhannya sama tidak bisa mengakses website PPDB online.
“Kami melihat jalannya proses PPDB, memang ada sedikti kendala dilapangan. Problemnya terutama saat penginputan data dan akhirnya dilakukan secara manual karena tidak bisa mengakses masuk ke website. Memang sepertinya kemampuan server atau bandwith tidak maksimal, sehingga terganggu proses pendaftaran,” kata Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tarakan Sofyan Udin Hianggio.
Pemantauan ini, juga untuk memastikan protokol Kesehatan sudah sesuai himbuan Gugus Tugas dijalankan sekolah selama pelaksanaan PPDB.
“Pihak sekolah juga kami minta untuk lebih menerapkan physical distancing, karena dengan kodisi seperti itu orang tua murid harus datang ke sekolah akibat gangguan server tersebut. Alhamdulilah sudah ada beberapa sekolah penerapanya sudah bagus,” ujar Politisi dari Partai Golkar.
Komisi 2 DPRD Kota Tarakan telah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan menyelesaikan permasalah yang banyak dikeluhkan sekolah tersebut.
“Kalau yang lalu proses peneriman lancar karena langsung di backup oleh Telkom, kalau ini dilakukan oleh Diskominfo dengan kemampuan server kurang maksimal. Kita tidak tahu secara teknis, tapi itu yang menjadi kendala dilapangan. Salah satu contohnya ada kasus daftar di SMP 5 muncul namanya di SMP 4 seperti banyak ditemui,” jelas anggota DPRD Kota Tarakan dua periode.
Dalam kunjungannya ini, ada warga yang mencurigai ada kecurangan dalam pelaksanaan PPDB. Sebab sulitnya mengakses website PPDB online.
“Tadi ada orang tua yang mendaftarkan anaknya mempertanyakan PPDB di SD ini seolah-olah ada permainan dan sebagianya, padahal memang kendala sistem dan program yang belum telalu maksimal akhirnya mucul kecurigaan warga. Makanya program di website harus stabil jadi semua bisa tercover dan tidak ada kecurigaan,” tutur Opan sapaan Sofyan Udin Hianggio.
Apabila kodisi masih seperti ini, Komisi 2 DPRD Kota Tarakan bakal memanggil Disdikbud dan Diskominfo Kota Tarakan mempertanyakan permasalahan ini. Sistem PPDB online seperti ini, sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kondisi pandemi Covid-19 untuk menghindari kontak langsung agar tidak ada mucul klaster penyebaran baru.
“Padahal sebelum pelaksanaan PPDB kita sudah rapat 6 bulan lalu untuk persiapan. Kami jauh hari sudah meminta ke Dinas dipersiapkan secara matang, karena dengan kondisi Covid PPDB online sangat dibutuhkan untuk menghindari kontak langsung. Ini dilapangan malah banyak ditemukan website sulit diakses,” tutup Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Tarakan.(mt)
