Plh. Sekprov Hadiri Entry Meeting LKPD Dan LKKL 2024, Wujudkan Komitmen Tata Kelola Keuangan Berkualitas

TANJUNG SELOR – Dalam rangka mewujudkan tata kelola daerah yang transparan, akuntabel dan berintegritas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) dan Koordinasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Mewakili Gubernur Kaltara, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si., didampingi Inspektur Daerah Kaltara Yuniar Aspiati, SE.,M.AP.,CGCAE hadir secara daring (zoom meeting) di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (15/4).

Dalam sambutannya, Anggota VI BPK RI Drs. H. Fathan Subchi, M.A.P., CISSA, ChFA, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Menanggapi hal tersebut, Bustan menjelaskan kegiatan ini sebagai bentuk tanggung jawab, serta menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dengan BPK RI, guna menciptakan sistem keuangan daerah yang bersih, tertib, dan bertanggung jawab.

“Partisipasi aktif Pemprov Kaltara dalam forum strategis ini mencerminkan kesiapan dan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan keuangan LKPD Tahun 2024,” kata Bustan.

Selanjutnya, ia mengharapkan kepada tim pemeriksa BPK RI agar jajaran perangkat daerah dapat terus menerima bimbingan serta masukan perbaikan, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah dapat disajikan dengan lebih baik dan akuntabel.

“Pemprov Kaltara berkomitmen penuh untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang baik. Kami siap bersinergi dengan BPK RI dalam setiap tahapan pemeriksaan demi mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

Kegiatan Entry Meeting sebagai awal dari proses pemeriksaan LKPD dan LKKL bertujuan untuk menyamakan persepsi, menyusun jadwal kerja, serta memastikan kesiapan data dan dokumen pendukung dari setiap entitas yang diperiksa. (dkisp)