SAMARINDA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Berau dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur.
Pencapaian opini WTP ke-12 dan ke-8 kali berturut-turut sejak tahun 2017 ini menjadi bukti nyata komitmen Kabupaten Berau meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya. Selain Kabupaten Berau, turut diserahkan juga laporan hasil pemeriksaan kepada kepala daerah dan Ketua DPRD dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto menuturkan Pemkab Berau salah satu kabupaten kota yang konsisten menyerahkan laporan hasil pemeriksaan disampaikan tepat waktu. Ia pun memberikan apresiasinya atas komitmen pemerintah daerah yang mendukung kelancaran proses pemeriksaan.
“Kami berterima kasih atas dukungan Kepala daerah serta DPRD. Meski mendaatkan predikat opini WTP, terdapat beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti. Beberapa rekomendasi ini kami harap menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan,” ujarnya, saat menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, dan Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto, Jumat (23/5/2025).
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan dalam acara resmi di Auditorium Nusantara, Gedung BPK RI Perwakilan Kaltim, Samarinda. Tidak hanya dihadiri Bupati Berau dan Ketua DPRD Berau, turut hadir juga Wakil Bupati, Gamalis serta Sekretaris Daerah Kabupaten Berau Muhammad Said, Kepala Inspektorat Berau, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
“Keberhasilan mempertahankan opini WTP ini hasil dari komitmen bersama seluruh unsur pemerintah daerah yang terus bekerja keras dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan,” terang Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.
Menurutnya, capaian ini juga merupakan buah dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas seluruh perangkat daerah. Ia pun memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah menunjukkan integritas, sinergi, dan profesionalisme.
Namun, ia menambahkan WTP bukan hanya simbol keberhasilan administratif, tetapi bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat agar terus dipertahankan.
“Capaian ini bukan akhir, melainkan menjadi tolok ukur untuk terus memperbaiki diri. Kami tidak boleh lengah. Rekomendasi dari BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai wujud komitmen kami terhadap tata kelola yang bersih dan berorientasi pelayanan publik,” tegasnya.
Wakil Bupati Berau, Gamalis menambahkan, meski mendapatkan pengakuan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah melalui capaian opini WTP, namun jangan malah menjadi alasan yang akhirnya membuat jajaran pemerintah daerah lengah.
“Ini adalah hasil kerja bersama yang patut disyukuri, namun sekaligus menjadi tantangan untuk terus memperbaiki diri. Kami di jajaran pimpinan daerah akan terus memperkuat pengawasan dan pembinaan ke seluruh OPD,” kata Gamalis.
Apresiasi yang sama juga disampaikan Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto. Ia katakan, sejak awal sudah menegaskan komitmen legislatif mengawal pengelolaan anggaran.
“Opini WTP ini simbol kepercayaan publik yang harus dijaga. DPRD akan terus mendukung dan memastikan rekomendasi dari BPK ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh OPD, sebagai komitmen kami mengawal pengelolaan anggaran,” tegasnya. (*)
